Jubir Pemkab Tegaskan Bupati Bireuen Tak Abaikan Korban Bencana

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bireuen menegaskan komitmen Bupati Mukhlis dalam memperjuangkan hak korban banjir dan longsor serta membantah isu tidak peduli.
• Seluruh SKPK aktif mendukung pemulihan, termasuk verifikasi tahap II korban di bawah koordinasi BNPB.
• Proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana pusat 2026–2028, dengan bantuan diberikan bertahap dan layanan terus diperbaiki.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Bupati Bireuen, H Mukhlis memiliki komitmen yang tinggi memperjuangkan hak-hak korban bencana hidrometeorologi Sumatra di Kabupaten Bireuen, seperti yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Hingga kini, di bawah komando Bupati Bireuen, seluruh satuan kerja perangkat kabupaten, sedang bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing membantu korban banjir.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara atau Jubir Pemkab Bireuen, Muhajir Juli, Rabu (6/5/2026). 

Penegasan tersebut katanya  menanggapi adanya isu yang mengetengahkan bahwa Bupati Bireuen tidak peduli kepada korban bencana banjir dan tanah longsor.

"Kami dapat pastikan bahwa narasi-narasi tersebut semuanya hanya pernyataan yang tidak disandarkan pada fakta. Hanya argumen-argumen yang lahir dari penilaian tanpa data," ujarnya

Sejauh ini, Pemkab Bireuen terus bekerja untuk mendukung seluruh proses pemulihan. Baik dari masa tanggap darurat hingga transisi darurat. Pemkab Bireuen terus bekerja.

Baca juga: Tim BNPB Data Lokasi Pembangunan Rumah Korban Banjir di Bireuen

Dalam operasionalnya semua pihak bisa berkomunikasi langsung dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan Kadis Sosial, Kadis Pertanian, dan kadis-kadis lainnya.

Bahkan setiap hari kepala desa dan pihak berkepentingan lainnya datang ke BPBD, baik untuk kebutuhan diskusi maupun mengecek informasi terkait pendataan kebencanaan.

Saat ini Pemkab Bireuen di bawah atensi BNPB hampir merampungkan proses verifikasi tahap II untuk korban bencana hidrometeorologi Sumatra.

Demikian juga perihal tudingan bahwa Bupati Bireuen tidak terbuka dan tidak komunikatif.

Muhajir menilai tudingan tersebut tidak berdasarkan fakta, karena Bupati Bireuen salah satu kepala daerah tingkat II di Aceh yang paling mudah ditemui.

Bahkan Pendopo Bupati dibuka hingga larut malam. Setiap malam banyak tamu yang datang. Baik dari masyarakat desa, pemuda, politisi, hingga pejabat.

Baca juga: Gudang Bulog dan Pabrik Padi Modern Bireuen Direncanakan di Cot Batee Geulungku, Bupati ke Lokasi

Sebagaimana diketahui bersama, seluruh proses pemulihan dan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra pasca bencana siklon senyar, harus dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah, di bawah komando Pemerintah Pusat.
Rencana pemulihan dan RR Sumatra, termasuk Bireuen dilakukan sesuai dengan rencana induk PRRP Sumatra yang akan menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun ke depan, yakni 2026 hingga 2028.

Dengan demikian, seluruh hak-hak korban yang memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, akan diberikan secara bertahap oleh Pemerintah Pusat.

Bahwa dalam proses memberikan pelayanan terhadap masyarakat, apalagi dalam melayani di tengah dan pascabencana, tentu saja terdapat kekurangan.

Meskipun demikian, kekurangan tersebut setiap waktu akan diperbaiki, demi mencapai pelayanan maksimal kepada warga. (*)