FKUB Pidie: Pentingnya Deteksi Dini dan Perkuat Kerukunan Di Tengah Masyarakat

Sementara itu, Asisten I Dr. H. Nadhar Putra, M.Si., pada Rakor ini mewakili Wabup, menilai keberadaan FKUB di Kabupaten Pidie lebih homogen. 

Hal itu bukan jaminan kemungkinan terjadinya konflik, apalagi dengan masifnya penggunaan media sosial.

“Maka itu harus adanya deteksi dini karena konflik yang terjadi sekarang bukan di lingkup kabupaten saja. Potensi konflik sering terjadi bukan antar umat beragama, namun antar intern agama. Untuk mengantisipasinya FKUB bisa menjadi wadah penyelesaiannya,” kata Nadhar Putra.

Terkait penyusunan Rencana Kerja FKUB untuk Tahun 2026, Kepala Bappeda Pidie H. Isnaini Ibrahim, menyampaikan bahwa bisa saja diusulkan pada anggaran Perubahan, sebelum melakukan kegiatan, termasuk kegiatan yang ke depannya memerlukan penanganan segera.

Dalam forum yang sama, Kepala DSI Pidie, H. Fazli, menuturkan tentang isu-i su yang tengah berkembang di masyarakat.

“Isu seperti masalah desil Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) perlu mendapat perhatian bersama, karena bisa saja melebar dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial,” ungkap H. Fazli.

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Pidie Tgk. Junaidi, S.Ag., M.H., dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Pidie dan Kankemenag Pidie.

Menurutnya, kekuatan FKUB selama ini tidak terlepas dari koordinasi bersama antara Pemkab Pidie dan jajaran Kankemenag Pidie. 

Rakor FKUB 2026 ini diharapkan menghasilkan rumusan program kerja yang adaptif terhadap kondisi efisiensi anggaran, namun tetap responsif dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik, baik yang bersumber dari media sosial maupun dinamika intern umat beragama, pungkasnya. (*)