Desil Dicari, Label Miskin Dihindari

Jika bantuan pemerintah dianggap urusan negara, maka zakat fitrah terasa seperti pengakuan bahwa dirinya benar-benar termasuk golongan yang wajib dibantu menurut agama.

Di sisi lain, muncul fenomena yang lebih memprihatinkan.

Tidak sedikit orang yang sebenarnya sudah cukup mampu, rumah bagus, kendaraan ada, usaha berjalan, tetapi tetap sibuk memastikan dirinya masuk daftar penerima bantuan. 

Alasannya sederhana: “Kalau orang lain dapat, masa saya tidak?”

Kalimat seperti ini semakin sering terdengar di tengah masyarakat.

Bantuan sosial perlahan tidak lagi dipandang sebagai instrumen membantu warga miskin, tetapi berubah menjadi semacam “jatah sosial” yang harus dinikmati bersama.

Akibatnya, desil yang seharusnya menjadi alat memetakan kemiskinan justru berubah menjadi perlombaan masuk kategori miskin.

Ironinya, mereka yang benar-benar susah sering kali justru diam karena malu atau tidak pandai mengurus administrasi.

Sementara yang ekonominya relatif mapan malah paling aktif bertanya tentang data desil terbaru dan status bantuan. 

Fenomena ini membuat para keuchik berada dalam posisi sulit.

Jika bantuan dibagikan sesuai data, ada warga yang protes karena merasa tidak diperhatikan.

Namun jika tidak dibagi rata, aparat gampong khawatir dianggap pilih kasih.

Akhirnya, demi menjaga kedamaian kampung, bantuan pun kadang dibagikan merata meskipun tidak semua benar-benar layak menerima.

Padahal pola seperti ini justru merusak tujuan bantuan sosial itu sendiri.

Bantuan dibuat untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.