Bipeka PKS Aceh Soroti Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan terhadap Anak

Ringkasan Berita:

• Bipeka DPW PKS Aceh menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap anak, dibahas dalam Rakorwil dan workshop di Banda Aceh.
• Forum ini menghasilkan rekomendasi strategis, termasuk mendorong lahirnya Qanun Ketahanan Keluarga sebagai payung hukum perlindungan anak dan penguatan keluarga.
• PKS Aceh bersama Dinas PPPA, MPD Banda Aceh, dan PW HIMPAUDI menekankan perlunya sinergi semua pihak untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bipeka) DPW PKS Aceh menyoroti pentingnya penguatan peran keluarga dalam mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap anak.

Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bipeka DPD PKS se-Aceh yang dirangkaikan dengan Workshop Forum Kajian Strategis Perempuan dan Keluarga di Banda Aceh, Jumat (15/5/2026).

Workshop yang mengangkat tema “Peran Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan di Lingkungan Sekitar Anak” itu  menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Aceh, Meutia Juliana, Ketua MPD Kota Banda Aceh, Salman Ishak, serta Ketua PW HIMPAUDI Aceh, Yulia Sary.

Ketua Bipeka DPW PKS Aceh, Tati Meutia Asmara mengatakan, PKS Aceh memiliki perhatian serius terhadap isu perempuan, keluarga, dan anak.

Menurutnya, PKS selama ini konsisten memperjuangkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam upaya mencegah berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan.

“Kita tidak mentolerir apa pun jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti yang baru terjadi baru-baru ini di tempat penitipan anak,” tukasnya.

Baca juga: Parah! Pelaku Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur di Aceh Selatan Lapor Balik Korban ke Polisi

“Kita berharap ada evaluasi secara menyeluruh sehingga tidak terulang di masa yang akan datang,” ujar Tati.

Ia menilai, keluarga memiliki peran utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.

Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Dalam forum tersebut, Bipeka DPW PKS Aceh juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.

Salah satunya mendorong lahirnya Qanun Ketahanan Keluarga di tingkat Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.

Qanun tersebut dinilai penting sebagai payung hukum untuk memperkuat ketahanan keluarga, perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan pelecehan di lingkungan masyarakat.

Baca juga: PKS Aceh Gelar Pelatihan Urban Farming, Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Keluarga

Dukungan terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak itu juga disampaikan MPD Banda Aceh, Dinas PPPA Aceh, dan PW HIMPAUDI Aceh. 

Ketiga lembaga tersebut menilai langkah bersama diperlukan untuk menghadapi persoalan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak yang belakangan menjadi perhatian publik.(*)