ARA Tegaskan Pencabutan Pergub JKA Kemenangan Mutlak Rakyat Aceh

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Aliansi Rakyat Aceh (ARA) menyebutkan bahwa pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai kemenangan mutlak rakyat Aceh setelah gelombang aksi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

Juru Bicara (Jubir) ARA, T Raja Aulia Habibi menegaskan, aksi yang dilakukan pihaknya bukan ditunggangi kepentingan tertentu.

Habibi menekankan, bahwa aksi ARA murni untuk memastikan pencabutan Pergub JKA dilakukan secara resmi dan memiliki dasar administratif yang jelas.

“Sebenarnya alasan kami aksi bukan untuk kemudian ada isu-isu lain, apakah isu penunggangan dan lain sebagainya, tidak," tegasnya.

"Tapi yang perlu kami tegaskan adalah pencabutan Pergub itu tidak boleh dilakukan tanpa berita acara,” papar Habibi usai aksi yang berlangsung tertib di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026).

Kendati Pergub sudah diacbut, tukas dia, pihaknya mengaku kecewa karena selama empat kali aksi digelar massa tidak pernah dijumpai langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem.

Baca juga: BREAKING NEWS - Bendera Bulan Bintang Berkibar di Tengah Massa Aksi Demo Pergub JKA

“Bahkan hari ini pun pada saat Pergub sudah dicabut kami juga aksi, tapi tidak ada hasil dari Mualem ataupun Gubernur menjumpai kami,” ujarnya.

Menurutnya, aksi yang dilakukan hari ini bertujuan mempertegas bahwa ARA memiliki bukti konkret terhadap aspirasi rakyat melalui petisi yang ditandatangani pemerintah.

Lebih lanjut, Habibi juga menyoroti tidak adanya permintaan maaf dari Pemerintah Aceh atas polemik yang ditimbulkan sejak Pergub JKA diterbitkan.

“Harapan kami, hari ini wajib Pemerintah Aceh meminta maaf karena hadirnya Pergub JKA ini yang membuat kegaduhan," tutur dia.

"Apalagi  membuat adanya korban dari teman-teman kami, dan setiap harinya di seluruh rumah sakit di Aceh itu memiliki korban,” katanya.

Menurut Habibi, pencabutan Pergub JKA memang merupakan bentuk respons atas desakan masyarakat.

Namun, ia menilai, proses lahirnya regulasi tersebut cacat secara hukum dan telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat Aceh.

Baca juga: Tarmizi Sambut Gembira Pencabutan Pergub JKA: Kini Warga tak Perlu Khawatir Lagi Saat Berobat