Dinas Penanaman Modal Bireuen Sosialisasi Izin Usaha Berbasis Risiko

Ringkasan Berita:

• DPMPTSP Bireuen menggelar sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko di Hotel Bireuen Jaya, Senin (18/5/2026), diikuti 40 peserta dari kecamatan dan OPD teknis.
• Kegiatan ini membahas PP Nomor 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan implementasi regulasi baru.
• Pemkab Bireuen optimis kebijakan ini akan mempermudah usaha, mendorong investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bireuen menggelar sosialisasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada Senin (18/5/2026), di Hotel Bireuen Jaya.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Sosialisasi diikuti oleh 40 peserta, terdiri dari Kasi Perizinan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum dari 17 kecamatan, serta pemegang hak akses turunan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

Kepala DPMPTSP Bireuen, Ir Ritahayati, ST menjelaskan, bahwa kegiatan ini penting untuk memastikan para pemangku kepentingan memahami perubahan regulasi dan mampu mengimplementasikannya dengan baik. 

Materi disampaikan melalui presentasi menggunakan infokus serta sesi tanya jawab, sehingga peserta dapat langsung berdiskusi mengenai kendala maupun peluang yang muncul dari penerapan sistem perizinan berbasis risiko.

Dalam sambutan Bupati Bireuen yang diwakili Asisten II Setdakab, Mawardi, SSTP, MSi ditegaskan, bahwa PP Nomor 28 Tahun 2025 merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan akuntabel. 

Baca juga: Plang Larangan Operasional PT Hopson Dipasang Gakkum DLHK Aceh, DPMPTSP Fokus pada Perizinan

Pendekatan berbasis risiko diyakini mampu membuat proses perizinan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai tingkat risiko masing-masing kegiatan usaha.

Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui DPMPTSP berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga kebijakan ini dapat berjalan optimal.

Mawardi menambahkan, sosialisasi ini memiliki nilai strategis karena memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh peserta. 

Ia berharap para peserta mampu menguasai ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan mengimplementasikannya secara konsisten di lapangan.

Dengan pemahaman yang selaras, Pemkab Bireuen optimis dapat mewujudkan kemudahan berusaha, meningkatkan realisasi investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Pemkab Bireuen untuk memperkuat koordinasi antar kecamatan dan OPD teknis. 

Baca juga: DPMPTSP Bireuen Bahas RUPM 2025–2029, Libatkan Pelaku Usaha dan SKPK

Melalui sosialisasi, diharapkan seluruh pihak memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan kebijakan perizinan berbasis risiko, sehingga tidak hanya mempermudah pelaku usaha tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dengan demikian, sosialisasi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan langkah nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing.(*)