Polemik Tambang di Beutong, PERHAPI Dorong Pemerintah Libatkan Masyarakat

Di Australia, perusahaan tambang diwajibkan melakukan konsultasi publik dan melibatkan masyarakat lokal sejak tahap awal studi lingkungan dan perizinan proyek. 

Sementara di Filipina, perusahaan wajib memperoleh persetujuan masyarakat terdampak melalui mekanisme Free and Prior Informed Consent (FPIC) sebelum izin diberikan pemerintah.

“Ketika pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sama-sama dilibatkan sejak awal, maka kehadiran tambang akan lebih mudah diterima.

Tujuan akhirnya tentu bagaimana sektor pertambangan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Baca juga: Polres Aceh Barat Perkuat Pencegahan Tambang Ilegal via Edukasi dan Penegakan Hukum

Di sisi lain, PERHAPI Aceh juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar aksi demonstrasi tetap dilakukan sesuai koridor hukum, tertib, dan tidak bersifat anarkis.

“Kita semua tentu berharap ruang demokrasi tetap dijaga dengan baik.

Aspirasi masyarakat harus dihormati, namun penyampaiannya juga perlu dilakukan secara damai, beretika, dan benar-benar membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat luas serta masa depan tata kelola pertambangan Aceh,” tutup Hardi. (*)