Masyarakat Sipil Aceh Serukan Stop Izin Tambang di Beutong Ateuh Nagan Raya

“Pemerintah tidak boleh mengabaikan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan,” ujar Fernan.

Ia juga menilai, Pemerintah Aceh perlu menegaskan kembali mandat Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan kemaslahatan masyarakat.

Di samping itu, kata Fernan, wilayah Beutong juga merupakan kawasan penting dan situs sejarah perjuangan Aceh yang harus dikecualikan dari pengusulan wilayah izin tambang.

“Beutong memiliki nilai sejarah perjuangan Aceh dan menjadi bagian dari penghormatan terhadap kedaulatan masyarakat adat,” urai dia. 

“Karena itu, penandaan ruang dalam kebijakan RTRW Aceh perlu mengakomodasi kepentingan perlindungan wilayah tersebut,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, kawasan Beutong Ateuh Banggalang dikenal sebagai bentang hutan yang menjadi sumber air, sumber pangan, dan wilayah penyangga ekologis bagi masyarakat di Nagan Raya dan Barat Selatan Aceh.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan (TRK) mengaku bahwa proses investasi sektor tambang di Beutong Ateuh telah masuk pada tahap tandatangan perjanjian dan legalisasi di notaris.

Baca juga: Polemik Tambang di Beutong, PERHAPI Dorong Pemerintah Libatkan Masyarakat

“Proses penandatanganan kira-kira beberapa bulan yang lalu. Dan mereka, saya pikir sangat serius ya,” ujar Bupati Nagan Raya. 

“Mereka menyampaikan komitmennya, betul-betul dia akan mewujudkan tapi secara bertahap nanti sampai ke Rp200 triliun investasi,” kata TRK.(*)