Peluru Terakhir Aceh, Setelah Itu Wassalamu

Oleh: Nurdin Hasan, jurnalis freelance

EKSPEKTASI masyarakat Aceh sempat membubung tinggi ketika giant discovery-- penemuan cadangan gas raksasa--di Blok South Andaman diumumkan ke publik. Lalu, dongeng tentang kebangkitan ekonomi, kemakmuran baru, dan kembalinya era kejayaan Lhokseumawe sebagai “Kota Petro Dollar” digaungkan ke mana-mana. 

Tapi, kala melongok realitas pertempuran kebijakan di tingkat pusat akhir-akhir ini, kita patut bertanya dengan nada getir. Apakah Aceh sedang berjalan menuju gerbang kemakmuran, atau justru tengah bersiap mengucapkan salam perpisahan pada kedaulatan hasil alamnya sendiri?

Pejabat SKK Migas belum lama ini menyebutkan bahwa penandatanganan Plan of Development (PoD) I Blok South Andaman oleh Menteri ESDM ditargetkan bakal dilakukan pada pertengahan tahun ini. Artinya, bansa tseuneubeh sedang berada pada fase injury time-- detik-detik terakhir yang menentukan apakah kita akan berdaulat atau kembali menjadi penonton di tanoh keuneubah endatu.

Tampaknya, Pemerintah Pusat saat ini sedang bergerak secepat kilat. Megaproyek interkoneksi pipa tol gas Sumatera-Jawa terus dikebut untuk bersiap menyedot gas dari Andaman langsung ke Pulau Jawa. 

• Eksplorasi Blok Andaman Dinilai Berpotensi Ulangi Trauma Arun, ACPD Desak Bangun Sistem Islanding

Sementara di sisi lain, Mubadala Energy selaku operator yang menggarap Proyek Gas Tangkulo di Blok Andaman telah menugaskan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) untuk mengkaji potensi kontribusi ekonomi proyek ini terhadap pembangunan Aceh.

Dan, yang santer memunculkan kekhawatiran tentang opsi FPSO (Floating Production Storage and Offloading)-- skema pengolahan dan penampungan gas di atas kapal terapung di tengah laut lepas, alih-alih dibawa ke daratan Aceh.

Menghadapi agresi kebijakan pusat dan kalkulasi bisnis investor raksasa tersebut, bagaimana kesiapan Aceh? Mari kita bedah dengan kacamata dingin. Di sinilah ironinya bermula. Sejak Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Teknis PoD pada Agustus tahun lalu, sembilan bulan telah berlalu hampir tak terlihat hasil konkret yang jelas bagi publik.

Nyatanya, sembilan bulan ialah waktu yang sakral bagi seorang ibu untuk melahirkan kehidupan baru. Tragisnya, sembilan bulan bagi Tim Teknis PoD Aceh justru terkesan menjadi waktu yang terbuang sia-sia dalam ritme birokrasi yang lamban dan formalitas rapat koordinasi normatif.

Mengapa tim ini begitu tumpul di masa-masa paling krusial? Sejak awal, komposisinya sudah mengalami cacat bawaan. Tim 28 ini baru bocor ke publik dalam beberapa hari terakhir. Mereka didominasi para pejabat struktural kedinasan-- birokrat yang terlatih mengurus administrasi negara, staf khusus gubernur serta beberapa akademi. Namun, tim ini tampaknya buta dalam seni negosiasi korporasi internasional. 

Pemerintah Aceh abai melibatkan para pakar sejati. Mereka adalah commercial negotiators kelas dunia, praktisi hukum kontrak migas internasional, hingga ahli keuangan korporasi yang mampu membedah skema rumit Participating Interest (PI).

Menghadapi raksasa multinasional sekelas Mubadala Energy dengan bermodal pasukan birokrat administratif tanpa didampingi teknokrat spesialis adalah sebuah kenaifan. Akibat lambannya pergerakan tim ini, posisi tawar Aceh menjadi sangat lemah dan defensif.

Sadar bahwa posisi daerah mulai terjepit dan waktu penandatanganan PoD oleh Menteri ESDM semakin dekat, Pemerintah Aceh kabarnya sudah berhadapan langsung dengan LPEM FEB UI dalam sebuah forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar secara tertutup. Buktinya tak ada rilis media tentang pertemuan itu. Saat masa depan hajat hidup rakyat Aceh jangka panjang dipertaruhkan di balik pintu terkunci, kita patut melempar kritik tajam. Data siapa yang sedang dimenangkan di dalam ruangan itu?

Jangan lupa, LPEM FEB UI adalah lembaga riset papan atas yang ditugaskan dan dibayar oleh Mubadala Energy, bukan oleh Pemerintah Aceh. Jadi secara logika bisnis, kajian ekonomi yang mereka bawa pasti didesain untuk menjustifikasi bahwa skenario pilihan investor-- termasuk opsi FPSO di tengah laut yang hemat biaya bagi kantong mereka-- adalah pilihan terbaik.

Tim Teknis bentukan Mualem datang ke FGD membawa "dokumen posisi baru" bukan sebagai penentu yang mendikte, tapi penyanggah. Konon, mereka yang ”harus mengemis” agar variabel opportunity cost (kerugian ekonomi akibat matinya industrialisasi daratan Aceh) dimasukkan ke dalam dokumen. Kita harus mempertanyakan, apakah tim teknis yang minim pakar itu mampu bertahan dari gempuran metodologi canggih pihak lawan di balik pintu tertutup?