Soal Penanganan Bencana Aceh, Mualem: Aduh, Bandum Butuh Penanganan

Sementara Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang berdasarkan data kementerian berada pada peringkat kedua tertinggi di Indonesia. 

Oleh sebab itu, ia berharap perhatian pusat guna menstabilkan kondisi perekonomian Aceh.

Fadhlullah juga memaparkan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh hingga kini mencapai 45 persen. 

Ia berharap semua bupati/walikota terus memacu realisasi anggaran tersebut.

“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” ujarnya.

Dari pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional bahwa dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 di antaranya sudah kembali fungsional secara normal.

Tito juga menekankan adanya sejumlah indikator pemulihan lintas sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas. 

Untuk sektor pertanian, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan terdampak.

“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.

Ia turut menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya pengembalian skema dua persen mulai tahun mendatang, guna mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh.

"Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar," jelasnya.(*)