PPTIM Sesalkan Menteri ESDM Teken PoD Blok Andaman, Nilai Pusat Abaikan Keberatan Aceh

Menurut Muslim, pengolahan gas di darat akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Aceh.

Ia berpendapat biaya investasi fasilitas pengolahan di laut jauh lebih mahal dibandingkan apabila pengolahan dilakukan di darat, terutama jika infrastruktur Kilang Arun masih dapat dimanfaatkan.

Selain itu, pengolahan di laut dinilai tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat karena tidak menciptakan efek berganda ekonomi sebagaimana jika pengolahan dilakukan di darat.

“Kalau dilakukan di darat, akan tumbuh aktivitas ekonomi masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Itu yang tidak akan diperoleh secara maksimal jika seluruh proses dilakukan di laut,” ujarnya.

Muslim juga menyoroti skema bagi hasil yang disebut hanya memberikan porsi sekitar 4 persen kepada negara. 

Dari angka tersebut, Aceh disebut hanya memperoleh sekitar 1,2 persen.

Menurutnya, tingginya biaya investasi akibat skema pengolahan di laut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan porsi bagi hasil negara menjadi kecil.

Karena itu, PPTIM meminta pemerintah membuka data dan dasar perhitungan skema gross split secara transparan agar dapat diuji secara terbuka dan akuntabel.

Selain memperjuangkan pengolahan gas di darat, pihaknya juga meminta Pemerintah Aceh fokus menyiapkan hilirisasi industri berbasis gas agar manfaat cadangan gas Blok Andaman dapat dinikmati masyarakat Aceh.

Muslim menilai Aceh harus memanfaatkan momentum penemuan cadangan gas besar tersebut untuk mengembangkan industri turunan dan memperkuat sektor energi daerah, termasuk dengan menyiapkan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG).

“Jangan sampai nanti gas tersedia tetapi Aceh tidak siap melakukan hilirisasi industri. Kita harus memastikan ada nilai tambah yang dinikmati daerah,” katanya.

Ia juga meminta Pemerintah Aceh memberi perhatian serius terhadap persoalan bagi hasil migas yang dinilainya tidak kalah penting dibanding perdebatan mengenai lokasi pengolahan gas.

Di sisi lain, Muslim mempertanyakan peluang revisi PoD yang belakangan disebut menjadi salah satu poin pembahasan antara Pemerintah Aceh dan SKK Migas.

Menurutnya, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menunjukkan adanya proses revisi terhadap dokumen tersebut. Bahkan, sejumlah informasi yang berkembang justru menyebut proyek telah bergerak ke tahapan lebih lanjut, yakni Final Investment Decision (FID).

“Kalau FID sudah masuk tahap final, maka pembahasan revisi PoD menjadi terlambat karena proyek sudah bergerak ke tahapan berikutnya.