Melenial di Pucuk Pimpinan, Zulmi Nahkodai PKB Aceh Timur

Ringkasan Berita:

• Zulmi terpilih sebagai Ketua DPC PKB Aceh Timur periode 2026-2031
• Politisi muda ini berhasil melewati proses seleksi ketat melawan empat kandidat lainnya
• Zulmi memiliki rekam jejak sebagai Ketua Fraksi PKB dan aktif menyerap aspirasi warga
• Kepemimpinan baru ini diharapkan membawa pertumbuhan positif bagi partai di daerah

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Peta kepemimpinan politik di Kabupaten Aceh Timur mulai menunjukkan tre menyegarkan. Salah satunya dengan keberhasilan Zulmi politisi muda berusia 37 tahun, menakhodai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh Timur, periode 2026-2031.

Langkah Zulmi menuju kursi Ketua terbilang tidak mudah. Pria kelahiran 1989 ini harus melewati proses seleksi yang panjang dan ketat muai dari tahapan administrasi hingga uji kompetensi

Tercatat, ada lima kandidat yang bersaing strategis merebut posisi itu. Selain nama Zulmi, nama-nama sperti  Muhammad Syuhada, S.I.P., M.I.P., Iskandar, Muhammad Yunus Banta, dan Azhar, S.E., sempat meramaikan bursa pencalonan.

Namun setelah melalui berbagai tahapan dan pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB akhirnya menjatuhka  pilihan kepada Zulmi untuk mempimpin partai itu di Aceh Timur.

Pemuda Melenial ini memulai karier politik dipanggung kompetensi lokal sejak 2024 silam. Kiprah politiknya melesat sejak Pemilu 2024 lalu, saat ia sukses mengamankan satu kursi parlemen dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1, dan kini menjabat sebagai ketua Fraksi PKB Aceh Timur.

"Alhamdulillah saya dipercaya memimpin PKB insyaallah dengan usaha dan dukungan rekan-rekan kedepan PKB akan semakin tumbuh," ungkpanya.

Selama setahun terakhir duduk di parlemen, legislator milenial ini dikenal sebagai sosok yang kerap turun langsung ke lapangan untuk menyerap persoalan mendasar di masyarakat.

Ia dinilai aktif memperjuangkan berbagai aspirasi warga, mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya, hingga mengkritisi kebijakan daerah yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.