Optimalkan PAD, BPKD Abdya Sambangi Perusahaan Objek Pajak Besar

Ringkasan Berita:

• Pemkab Aceh Barat Daya melalui BPKD gencar mengoptimalkan PAD dengan strategi jemput bola. 
• Tim mendatangi perusahaan besar seperti PT Mon Jambe untuk menyerahkan SPPT, PBB, sekaligus mendata potensi pajak air tanah. 
• Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat penerimaan daerah demi pembangunan serta pelayanan publik.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) terus bergerak mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mendatangi langsung perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi kontribusi besar terhadap penerimaan daerah.

Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Tim Pendapatan yang dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Daerah, Madrianto, melakukan kunjungan ke PT Mon Jambe, perusahaan kelapa sawit di Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot.

Kepala BPKD Abdya, Mussawir mengatakan, kunjungan ke PT Mon Jambe tidak hanya menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi objek pajak kategori besar.

Tetapi juga melakukan pendataan dan penggalian potensi Pajak Air Tanah yang dimanfaatkan perusahaan.

"Strategi ‘jemput bola’ ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat terdata secara maksimal," kata Mussawir, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Genjot PAD, Pemkab Aceh Barat Turunkan Tim Lintas Instansi Data Ulang Objek Pajak

Ia menyebutkan, inventarisasi dan verifikasi terhadap pemanfaatan air tanah yang berpotensi menjadi objek pajak daerah. 

Langkah ini penting agar seluruh potensi PAD dapat terkelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pendekatan langsung ke lapangan dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan administrasi perkantoran. 

"Dengan bertemu langsung pihak perusahaan, pemerintah daerah dapat membangun komunikasi yang lebih baik terkait kewajiban perpajakan daerah," ucapnya.

Cara tersebut, tambah Mussawir, dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala administratif maupun teknis yang kerap muncul dalam proses pendataan dan penetapan pajak.

BPKD Abdya, kata Mussawir, akan terus memperkuat pengawasan serta pendataan terhadap seluruh sumber-sumber pajak daerah.

Baca juga: Kantor Payment Point di Gedung BPKD Abdya Diresmikan

Termasuk sektor usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah.

“Kita berharap, kesadaran wajib pajak semakin meningkat dan potensi PAD dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkas Kepala BPKD Abdya, Mussawir.(*)