1.096 Petugas Gabungan Amankan Aksi Demo di Gedung DPRA Banda Aceh

"Meskipun di daerah lain keos, mudah-mudahan disini adik-adik kita dari aliansi rakyat aceh tidak seperti itu," pungkasnya. JOKO HERI PURWONO, Kapolresta Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP dikerahkan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi oleh Aliansi Rakyat Aceh, Senin (1/9/2025).

Para personel pengamanan itu tergabung dari beberapa satuan, salah satunya unsur brimob yang sudah mengenakan APD lengkap. Alat bantu pengamanan berupa senjata pelontar gas air mata juga tak luput dipersiapkan.

Sementara di luar gedung, masyarakat dan pedagang kaki lima tampak sudah berkumpul. Ratusan dus kotak air minum sudah terkumpul untuk para pendemo.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Heri Purwono, mengatakan, setidaknya ada 1.096 tim gabungan dikerahkan ke lokasi. "Ini sudah termasuk anggota TNI sebanyak 190 personel," katanya.

Selama aksi demo, pihaknya juga sudah melakukan pemetaan terkait tingkatan eskalasi situasi saat demo berlangsung. "Semua tingkatan ini sudah kita persiapkan. Tapi kita tetap beranggapan bahwa aksi hanya sampai situasi hijau saja. Jangan sampai merah," kata Joko.

Untuk mencegah terjadinya kerusuhan akibat adanya ulah provokator, pihaknya juga memberikan spanduk di pinggir jalan tentang ajakan aksi damai.

Sekolah daring

Terkait aksi demonstrasi, seluruh sekolah di Banda Aceh, mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga PKBM melakukan proses belajar mengajar secara daring.

Hal itu tertuang dalam edaran yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri. "Benar. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga memperhatikan keresahan orang tua/wali, maka Disdikbud Kota Banda Aceh menginstruksikan satuan TK, SD, SMP danhingga PKBM untuk belajar melalui daring/online," kata Sulaiman.

Dalam edaran tersebut, ia meminta kepada seluruh orang tua/wali, agar memastikan anak-anak aman berada di rumah dan tidak dibawa keluar rumah untuk menyaksikan atau mengikuti aksi demo.

Kepada pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas melalui WFH. Absen wajah akan disesuaikan oleh admin dinas. "Untuk pemberlakuan PBM tanggal 2 September 2025 menunggu perkembangan dan informasi lebih lanjut. Dengan dikeluarkannya informasi ini, maka informasi sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," pungkasnya.(iw)