Dana Bantuan UMKM Rp 2,7 Miliar belum Cair di Baitul Mal Pidie, Ini Masalahnya

"Bisa saja telah meninggal dan mengecek kelayakan mustahik menerima bantuan UMKM. Tahun 2025 anggota DPRK Pidie telah turun mengecek kelayakan mustahik hasil verifikasi," ujarnya. 

Ia menyebutkan, saat Sekretariat BMK Pidie dijabat Plt, yang saat itu masih adanya lima komisioner, tapi belum bisa mencairkan bantuan dana UMKM.

Padahal, saat itu verifikasi mustahik telah selesai dilaksanakan, tapi pencairan dana belum bisa dilakukan.

"Kemungkinan mereka sangat berhati-hati mencairkan dana bantuan UMKM, khawatir lahir komplain," jelasnya.

Ia menjelaskan, mustahik yang namanya telah keluar dan diketahui oleh mustahik.

Sehingga nama mustahik itu akan diverifikasi ulang untuk memastikan kelayakannya. 

Jangan sampai nama telah keluar, tapi bantuan dana tidak diberikan, sehingga menjadi masalah nantinya.

Ia menambahkan, mengacu pada qanun, Plt pada Badan BMK Pidie harus ada, sebelum ditetapkan anggota Badan BMK Pidie, yang definitif.

Sebab, untuk pencairan dana bantuan UMKM harus adanya persetujuan Badan BMK Pidie.  

Makanya harus duduk untuk membicarakan dana bantuan UMKM dan mustahik.

"Jadi amanah qanun badan atau komisioner harus ada di BMK Pidie. Kalau tidak, dana bantuan UMKM tidak bisa disalurkan. Dalam qanun disebutkan badan bukan komisioner," jelasnya. 

Selain itu, kata Muzakar, dana bantuan untuk anak yatim Rp 1 miliar, penyandang disabilitas Rp 300 juta dan ibu hamil dari keluarga miskin Rp 1 miliar belum disalurkan pada tahun 2025. (*)

Baca juga: Tingkatkan Branding di Pasar Digital, Farid Gelar Pelatihan Fotografi untuk Pelaku UMKM