Kamis, 16 April 2026

Berita Bireuen

Ulama Bireuen Bahas Harga Gono Gini selama Pernikahan dalam Muzakarah

Fokus utama pada pembahasan pembagian harta gono gini atau harta bersama dalam pernikahan menurut perspektif hukum syariat Islam.

Penulis: Yusmandin Idris | Editor: Saifullah
Serambi Indonesia
MUZAKARAH ULAMA - Puluhan ulama, akademisi, dan cendikiawan lainnya, Selasa (2/9/2025), mengikuti muzakarah ulama membahas harta gono gini dalam pernikahan bertempat di Wisma Bireuen Jaya. 

Format seminar interaktif yang digunakan memungkinkan adanya sesi tanya jawab, yang menjadi bagian penting dalam menggali pandangan dan pemahaman dari berbagai sudut pandang.

Baca juga: Tegaskan Tak Minta Harga Gono Gini, Nathalie Holscher Persilakan Sule Ambil Balik Toyota Alphard

Muzakarah ulama tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bireuen yang diwakili oleh Asisten I Setdakab Bireuen, Mulyadi, SH, MH. 

Dalam sambutannya, Mulyadi menekankan, pentingnya tradisi muzakarah sebagai metode para ulama salaf dalam memperdalam ilmu dan mempertajam pemahaman. 

Ia menyampaikan keyakinannya bahwa pertemuan ini akan menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat Bireuen dalam menyikapi persoalan keagamaan, khususnya terkait pembagian harta dalam pernikahan.

Dengan mengusung tema “Pembagian Harta Gono Gini/Harta Bersama dalam Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Syariat”, muzakarah ini diharapkan mampu menyatukan pemahaman dan memberikan solusi konkret terhadap persoalan yang kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga. 

Selain itu, hasil dari muzakarah ini juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Bireuen secara lebih terstruktur dan berkeadilan.

Acara pembukaan muzakarah turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, seperti Ketua MPU Bireuen, unsur Forkopimda Bireuen, Ketua Mahkamah Syar’iyah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Baca juga: Fakta Gugat Cerai Sherina Munaf ke Baskara Mahendra, Tak Tuntut Harga Gono-gini hingga Pisah Rumah

Kemudian, para kepala dinas, pimpinan lembaga keistimewaan daerah, tokoh ulama, cendekiawan Muslim, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dengan kehadiran para pemangku kepentingan tersebut, muzakarah ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang taat hukum dan berlandaskan nilai-nilai Islam.(*)

 

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved