Ulama Bireuen Bahas Harga Gono Gini selama Pernikahan dalam Muzakarah

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Sebuah pertemuan penting yang melibatkan puluhan ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi dari Kabupaten Bireuen digelar pada Selasa, 2 September 2025, di Aula Wisma Bireuen Jaya. 

Pertemuan yang dikemas dalam bentuk muzakarah ini diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen.

Fokus utama pada pembahasan pembagian harta gono gini atau harta bersama dalam pernikahan menurut perspektif hukum syariat Islam.

Panitia Pelaksana, Said Jamaluddin, SE yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat MPU Bireuen menjelaskan, bahwa muzakarah tahun ini merujuk pada sejumlah regulasi penting yang menjadi dasar pelaksanaan keistimewaan Aceh. 

Di antaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Baca juga: Rekomendasi Muzakarah Ulama Jadi Tonggak Penguatan Syariat Islam di Aceh Barat

Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh.

Menurut Said, pembahasan mengenai harta gono gini sangat relevan dan mendesak karena sering kali menjadi sumber konflik ketika sebuah pernikahan berakhir. 

Muzakarah ini bertujuan untuk menyatukan persepsi para ulama dan merumuskan ketentuan hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat, khususnya dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Dalam pemaparannya, Said juga mengutip Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa pernikahan merupakan milik bersama.

Namun, dalam konteks hukum Islam, pembagian harta tersebut memerlukan kajian mendalam agar dapat ditentukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariat. 

Baca juga: Bupati Aceh Barat Terima Rekomendasi Hasil Muzakarah Ulama untuk Penguatan Syariat Islam

Oleh karena itu, muzakarah ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan hukum yang jelas mengenai cara pembagian dan besaran bagian masing-masing pihak.

Untuk memperkaya diskusi dan memastikan hasil yang komprehensif, panitia menghadirkan dua narasumber utama yang dikenal luas di kalangan ulama Aceh.

Dua narasumber tersebut adalah, Tgk H Helmi Imsan, SHi, MA (Aba Nisam), dan Abi Dr Zahrul Mubarak (Abi Mudi Samalanga).

Pertemuan ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi. 

Format seminar interaktif yang digunakan memungkinkan adanya sesi tanya jawab, yang menjadi bagian penting dalam menggali pandangan dan pemahaman dari berbagai sudut pandang.

Baca juga: Tegaskan Tak Minta Harga Gono Gini, Nathalie Holscher Persilakan Sule Ambil Balik Toyota Alphard

Muzakarah ulama tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bireuen yang diwakili oleh Asisten I Setdakab Bireuen, Mulyadi, SH, MH. 

Dalam sambutannya, Mulyadi menekankan, pentingnya tradisi muzakarah sebagai metode para ulama salaf dalam memperdalam ilmu dan mempertajam pemahaman. 

Ia menyampaikan keyakinannya bahwa pertemuan ini akan menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat Bireuen dalam menyikapi persoalan keagamaan, khususnya terkait pembagian harta dalam pernikahan.

Dengan mengusung tema “Pembagian Harta Gono Gini/Harta Bersama dalam Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Syariat”, muzakarah ini diharapkan mampu menyatukan pemahaman dan memberikan solusi konkret terhadap persoalan yang kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga. 

Selain itu, hasil dari muzakarah ini juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Bireuen secara lebih terstruktur dan berkeadilan.

Acara pembukaan muzakarah turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, seperti Ketua MPU Bireuen, unsur Forkopimda Bireuen, Ketua Mahkamah Syar’iyah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Baca juga: Fakta Gugat Cerai Sherina Munaf ke Baskara Mahendra, Tak Tuntut Harga Gono-gini hingga Pisah Rumah

Kemudian, para kepala dinas, pimpinan lembaga keistimewaan daerah, tokoh ulama, cendekiawan Muslim, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dengan kehadiran para pemangku kepentingan tersebut, muzakarah ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang taat hukum dan berlandaskan nilai-nilai Islam.(*)