Diguyur Hujan, Demonstran dan Pengurus Socfindo Aceh Singkil Tetap Menggelar Dialog 

Dialog tersebut digelar di depan pintu gerbang pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (PMKS) Socfindo di kawasan Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Senin (8/9/2025).

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Hujan mengguyur ketika dialog antara demonstran dengan pihak PT Socfindo Kebun Lae Butar, sedang berlangsung.

Dialog tersebut digelar di depan pintu gerbang pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (PMKS) Socfindo di kawasan Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Senin (8/9/2025).

Dialog dilakukan sambil duduk bersila di tanah. 

Diawali dengan penyampaian tuntutan darn demostran kemudian dijawab oleh pihak perusahaan. 

Dalam dialog tersebut dari perusahaan hadir Pengurus PT Socfindo Kebun Lae Butar Eric Obaza Barus di dampingi Kepala Teknik H Mohd Novry Rahadian dan pengurus lainnya.

Sementara perwakilan demostran yang menyampaikan aspirasinya dalam dialog itu Aidil Syahputra.

Baca juga: BREAKING NEWS - Massa Demo Perusahaan Kelapa Sawit PT Socfindo di Aceh Singkil

Saat dialog hujan turun. Di tengah situasi hujan demostran maupun pihak perusahaan memilih tetap bertahan. 

Dalam penyampainya pihak demonstran meminta perusahaan memindahkan pabrik dari lokasi saat ini di kawasan Rimo. 

Kemudian meminta perusahaan transparan soal dana corporate social responsibility (CSR).

"Pemindahan ini untuk keselamatan juga bagaimana mobil pengangkut sawit selama ini melewati tengah kota," kata Aidil. 

Perusahaan saat menanggapi tuntutan pengunjuk rasa menyatakan pihaknya selalu taat peraturan. 

Hanya saja tidak bisa serta merta dilakukan, sebab butuh waktu dan proses.

Baca juga: VIDEO - BREAKING NEWS: Massa Demo Perusahaan Kelapa Sawit PT Socfindo di Aceh Singkil 

"Kami patuh aturan," kata Pengurus PT Socfindo Kebun Lae Butar Erik Obaza Barus.

Pada bagian lain pihak perusahaan juga menjelaskan bahwa pabrik Socfindo, sudah ada jauh sebelum ada perkotaan. 

Kendati demikian perusahaan sebutnya menyerahkan segala keputusan kepada pemerintah daerah. (*)