Bupati Safaruddin Sebut Izin PT Abdya Mineral Prima Sedang Dievaluasi Menyeluruh

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin menyatakan bahwa Pemkab bersama Pemerintah Aceh saat ini sedang melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan dampak lingkungan terkait keberadaan PT Abdya Mineral Prima di Kecamatan Kuala Batee.

Pernyataan tersebut disampaikan Safaruddin menanggapi pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRK Abdya, yang berlangsung di Aula Kantor DPRK setempat, Rabu (10/9/2025). 

Rapat paripurna tersebut beragendakan penutupan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Abdya tahun anggaran 2025, serta penyerahan rancangan qanun APBK Perubahan Abdya. 

Safaruddin menegaskan, izin yang diberikan kepada PT Abdya Mineral Prima bukan pada masa kepemimpinannya. Namun, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. 

"Tentunya izin yang telah diberikan kepada PT Abdya Mineral Prima ini bukanlah pada masa kepemerintahan kami saat ini,"

"Namun, Pemkab Abdya saat ini sedang melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh bersama Pemerintah Aceh terhadap perizinan dan dampak lingkungan dari keberadaan perusahaan tambang tersebut," kata Safaruddin. 

Ia menyampaikan komitmen Pemkab Abdya untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparan, dan akuntabel. 

"Tentunya program dan kegiatan yang masih tertunda akan dikaji ulang dengan mempertimbangkan urgensi manfaat serta kesinambungan pembangunan," ujarnya. 

Baca juga: Fraksi Abdya Meudaulat Desak Cabut Izin PT Abdya Mineral Prima

Baca juga: Fraksi Abdya Maju Minta Pemkab Prioritaskan Peningkatan PAD 

Bahkan, tambah Safaruddin, evaluasi dan monitoring rutin dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan program pembangunan melalui laporan realisasi, evaluasi triwulan serta laporan kinerja perangkat daerah.

Safaruddin juga menyatakan sepakat bahwa peningkatan pendapatan daerah merupakan kunci untuk memperkuat kemandirian pembangunan. 

"Oleh karena itu, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, Pemkab Abdya akan memfokuskan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah,"

"Baik melalui optimalisasi dana transfer maupun penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD)," sebut Safaruddin. 

"Pemkab Abdya berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup," tambahnya. 

Penataan dan Penertiban Aset

Terkait aset daerah yang belum tergarap maksimal, Safaruddin menyebutkan bahwa Pemkab Abdya saat ini sedang melakukan inventarisasi, penataan dan penertiban aset.