Bupati Safaruddin Sebut Izin PT Abdya Mineral Prima Sedang Dievaluasi Menyeluruh

Pemkab bersama Pemerintah Aceh sedang melakukan kajian dan evaluasi terhadap izin dan dampak lingkungan PT Abdya Mineral Prima.

Penulis: Masrian Mizani | Editor: Yocerizal
SERAMBINEWS.COM/MASRIAN MIZANI
BERI TANGGAPAN - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin saat memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRK Abdya yang berlangsung di Aula Kantor DPRK setempat, Rabu (10/9/2025). 

Tujuannya, kata Safaruddin, aset-aset tersebut dapat dinilai produktivitasnya sehingga bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. 

"Kami sepakat bahwa pemanfaatan aset daerah menjadi prioritas. Hampir semua fraksi memandang pemanfaatan aset ini adalah hal yang utama,"

"Oleh karena itu, kami mengajak DPRK untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset yang produktif," ucap Safaruddin. 

Baca juga: Rahayu Saraswati Keponakan Prabowo Mundur sebagai Anggota DPR RI, Berikut Pernyataan Lengkapnya

Baca juga: Mayjen TNI Joko Hadi Susilo Siap Lanjutkan Pengabdian di Bumi Serambi Mekkah

Lebih lanjut, Safaruddin menyadari keterbatasan ruang fiskal akibat efesiensi anggaran dan penurunan penerimaan pajak, yang menyebabkan perubahan pada neraca keuangan daerah. 

Namun, melalui kesepakatan dalam pembahasan KUA dan PPAS 2025 bersama DPRK, ruang fiskal baru telah disepakati untuk menyelamatkan program terdahulu yang mandek sekaligus mendukung program baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. 

"Kami menyadari bahwa di tengah kondisi efisiensi penganggaran ada ruang fiskal yang terbatas, ada nilai penerimaan dari pajak yang mungkin mengalami penurunan," ucapnya.

Namun, lanjut Safaruddin, hal ini telah disepakati dalam berita acara pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPK) dan badan anggaran dewan (Banggar) menyetujui serta memposisikan ruang-ruang fiskal baru nantinya.

Safaruddin juga meminta pengertian anggota dewan terkait penyesuaian orientasi penganggaran ke depan. 

Ia menekankan kebijakan anggaran akan tetap diselaraskan dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten, serta hasil reses para anggota dewan. 

Hal ini, sebut dia, akan diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah hasil pemilu 2024. 

"Dengan pendekatan ini, saya yakin Kabupaten Abdya dapat melewati tantangan efisiensi anggaran sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," pungkas Safaruddin.(*)

Baca juga: Diperiksa Hampir 11 Jam, Syifak Muhammad Yus Resmi Ditahan

Baca juga: Mahasiswa Geruduk Kantor DPRK Pidie, Sorot Tambang Emas Rakyat yang belum Dongkrak PAD

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved