Fraksi Abdya Meudaulat Desak Cabut Izin PT Abdya Mineral Prima

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRK Abdya dari Fraksi Abdya Meudaulat, Rahmat Irfan dalam pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRK Abdya.

Penulis: Masrian Mizani | Editor: Yocerizal
SERAMBINEWS.COM/MASRIAN MIZANI
MENYAMPAIKAN PANDANGAN - Anggota DPRK Abdya dari Fraksi Abdya Meudaulat, Rahmat Irfan saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRK Abdya yang berlangsung di Aula Kantor DPRK setempat, Rabu (10/9/2025). 

Laporan Masrian Mizani | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Fraksi Abdya Meudaulat DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak pemerintah segera mencabut izin PT Abdya Mineral Prima di Kecamatan Kuala Batee.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRK Abdya dari Fraksi Abdya Meudaulat, Rahmat Irfan dalam pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRK Abdya di Aula Kantor DPRK setempat, Rabu (10/9/2025). 

Rapat Paripurna tersebut beragendakan penutupan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Abdya tahun anggaran 2025 serta Penyerahan rancangan qanun perubahan APBK Abdya. 

Dalam pandangan umum tersebut, Rahmat Irfan menyoroti persoalan serius yang saat ini meresahkan masyarakat. 

Salah satunya terkait izin PT Abdya Mineral Prima yang berlokasi di tujuh gampong dalam Kecamatan Kuala Batee.

Keberadaan tambang emas tersebut, kata Irfan, berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat dan berdampak pada pencemaran lingkungan. 

"Kami menegaskan serta meminta kepada Pemkab Abdya agar segera menyelesaikan persoalan izin PT Abdya Mineral Prima,"

"Karena berpotensi konflik dalam masyarakat dan pencemaran lingkungan," kata Rahmat Irfan. 

Baca juga: Menu MBG Dinilai Asal Jadi, KNPI: Bisa Jadi Ancaman Bagi Ibu Hamil dan Pelajar

Baca juga: Soroti Tambang Emas Ilegal, Mahasiswa Geruduk Gedung DPRK Pidie

Fraksi Abdya Meudaulat berharap Bupati Abdya dapat segera merekomendasikan pencabutan izin operasi PT Abdya Mineral Prima, sebagai langkah cepat untuk mencegah persoalan yang lebih besar. 

Selain itu, lanjutnya, Fraksi Abdya Meudaulat juga menyoroti pentingnya kajian menyeluruh sebelum pemberian rekomendasi izin eksplorasi sumber daya alam (SDA).

Seperti pertambangan, perindustrian, dan perkebunan dilakukan dengan kajian mendalam dan melibatkan unsur DPRK Abdya. 

"Pemberian rekomendasi terhadap eksplorasi SDA harus dikaji secara menyeluruh sebelum diberikan,"

"Keterlibatan DPRK penting agar tidak menimbulkan konflik di sosial yang berpotensi merugikan daerah dan kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat," ucapnya. 

Tak hanya itu, Fraksi Abdya Meudaulat juga mendukung penuh terhadap rencana pertambangan rakyat yang digagas bupati. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Kecelakaan Maut di Indrapuri, Seorang Pengendara Motor Meninggal Dunia

Baca juga: Audit Kekayaan Pejabat: Jalan Cepat Kembalikan Hak Rakyat

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved