Berita Banda Aceh

Revisi UUPA Mulai Bergulir, JK dan Hamid Awaluddin Hadir di RDP DPR

Aceh itu masih termasuk yang tertinggal di Sumatera, maka wajar juga bahwa dana otsus itu dapat ditambah. Jusuf Kalla, Inisiator Perdamaian Aceh

Editor: mufti
COVER KORAN SERAMBI INDONESIA
HEADLINE KORAN SERAMBI INDONESIA EDISI JUMAT 20250912 

Kedua pihak akhirnya mengambil jalan tengah dengan tetap memasukkan penegakan HAM dalam Perjanjian Helsinki, namun berlaku untuk masa depan. “Jadi saya perlu jelaskan, di sini ketika kita bicara konteks HAM, pembicaraan itu adalah pembicaraan kalau terjadi kasus ke depan, pengadilannya dibuat di Aceh,” tutur Hamid.(ar/kompas.com)

 

 

Poin-Poin Penting Pernyataan JK di DPR

- Aceh masih tertinggal secara ekonomi dibanding provinsi lain di Sumatera.

- Otsus perlu diperpanjang untuk menjamin kehidupan rakyat Aceh agar setara dengan daerah lain.

- Dana otsus merupakan bagian penting dari MoU Helsinki, sehingga revisi UUPA harus tetap mengacu pada perjanjian tersebut.

- Revisi diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan MoU Helsinki dan undang-undang yang sudah ada.

- Pasal boleh ditambah, tapi tidak boleh dikurangi dan tidak boleh bertentangan dengan isi MoU.

- Ketidakpatuhan terhadap MoU Helsinki dapat menimbulkan ketidakpercayaan di masa depan.

- Beberapa pasal dalam UUPA diakui sulit dilaksanakan, seperti penentuan suku bunga bank oleh Pemerintah Aceh, karena berpotensi menyebabkan arus dana keluar ke daerah lain.

 

Ta Khalid Ingatkan Pemerintah

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid, melontarkan pernyataan tegas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bersama Jusuf Kalla, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).  Ia dengan tegas memperingatkan agar pemerintah tidak memberikan "pepesan kosong" kepada Aceh, yakni janji-janji indah yang hanya ada di atas kertas namun tidak bisa terlaksana. Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Aceh, TA Khalid menyoroti ketidakberesan implementasi UUPA yang ada saat ini. "Ini seperti bungkusan yang indah, tapi isinya tidak ada," ungkapnya.

Ia secara khusus memohon kepada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai salah satu inisiator MoU Helsinki, agar memastikan bahwa perjanjian damai tersebut benar-benar berjalan maksimal.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved