Komisi XII DPR RI Desak KKKS Migas di Aceh Segera Eskploitasi

“Indonesia sangat agresif untuk meningkatkan produksi migas negara dengan target 1 juta barel per hari. Jadi kita berharap agar teman-teman KKKS di bawah BPMA untuk mempercepat kerja-kerja agar segera bisa melakukan eksploitasi,” pungkasnya.

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Komisi XII DPR RI mendesak perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah menemukan cadangan migas di Aceh, agar segera melakukan eksploitasi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya saat memimpin Komisi XII DPR RI bertemu Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Banda Aceh, Kamis (11/9/2025).

Hadir dalam pertemuan itu, jajaran BPMA, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, serta perwakilan dinas terkait dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Di hadapan Perwakilan KKKS yang hadir, seperti Medco E&P Malaka, PT Pema Global Energi (PGE), triangle pase inc, Conrad (Onwa & Oswa), pihak Komisi XII mendorong akan mereka yang sudah menemukan cadangan migas segera lanjut ke tahap eksploitasi, yaitu memproduksi.

“Indonesia sangat agresif untuk meningkatkan produksi migas negara dengan target 1 juta barel per hari. Jadi kita berharap agar teman-teman KKKS di bawah BPMA untuk mempercepat kerja-kerja agar segera bisa melakukan eksploitasi,” pungkasnya.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menyampaikan, tujuan kunjungannya ke BPMA untuk meninjau langsung kondisi industri hulu migas di Aceh, apabila ada persoalan yang perlu dibahas dan dicarikan solusi di tingkat DPR RI. 

“Kita ingin mengoptimalkan peran pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam mengelola Sumber Daya Alam, khususnya hulu migas. Kita akan mengakses semua model-model keterlibatan pemerintah daerah, seperti melibatkan BUMD dalam partisipasi interest,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPMA, Nasri Djalal menyampaikan, hingga saat ini kinerja produksi migas Aceh yang telah melampaui target, termasuk pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 69 persen.

Katanya, BPMA merupakan lembaga yang lahir dari mandat MoU Helsinki, sebagai regulator dalam pengelolaan sektor hulu migas di wilayah Aceh.

Kepada DPR RI, ia juga menyampaikan jika sampai saat ini BPMA belum memiliki kantor sendiri, tapi masih status pinjaman dari Pemerintah Aceh.

Baca juga: Komisi XII DPR RI dan BPMA Bahas Industri Hulu Migas Aceh

“Harapan kami, dapat dibantu untuk membangun gedung permanen untuk operasional BPMA yang kedepannya dapat digabungkan dengan kantor KKKS di Wilayah Kerja Aceh,” ujar Nasri.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menyampaikan, menyoroti penemuan cadangan gas terbesar di Blok Andaman dan berharap putra-putri Aceh dapat diberi kesempatan untuk terlibat dalam investasi yang dilakukan oleh Mubadala.

“Biarlah Aceh hidup dengan kekhususannya sendiri asalkan tetap dalam kerangka NKRI,”ujarnya.