Aliansi Rakyat Aceh Soroti Dana Konten Medsos Rp 679 Juta

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Aliansi Rakyat Aceh (ARAH) menyoroti langkah Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp679 juta untuk konten media sosial dalam APBK 2025. 

Koordinator ARAH, Ariza SSos menilai, penggunaan anggaran sebesar itu tidak mencerminkan efisiensi, apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang dibayangi utang.

“Kami mempertanyakan fungsi kehumasan Pemko Banda Aceh. Bukan hanya di lingkungan pemerintah kota, tetapi juga di setiap dinas,” sebut Ariza, Ahad (14/9/2025).

Menurut Ariza, anggaran besar untuk konten media sosial menjadi tidak relevan dan justru terkesan pemborosan. Ia menegaskan, Pemko Banda Aceh seharusnya lebih berhati-hati dalam menyusun prioritas belanja. Pasca melunasi utang lama, pemerintah kota diminta fokus pada program-program yang benar-benar efektif, efisien, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Belum lagi, tahun depan Pemko Banda Aceh akan menghadapi potensi utang baru sebesar Rp 56 miliar seperti disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, di sejumlah media pada Juli lalu. Utang itu disebutkan muncul akibat penambahan tenaga PPPK.

“Karena itu, jika pola belanja tidak segera dibenahi, beban fiskal akan semakin berat dan rakyat, khususnya tenaga PPPK, yang akan merasakan dampaknya,” ujar Ariza.

Penggunaan Rp 679 juta anggaran untuk konten media sosial memang telah ditanggapi oleh Juru Bicara Pemko Banda Aceh. Namun, menurut Ariza, klarifikasi yang disampaikan masih terkesan sebagai pembelaan. 

“Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, kami sangat yakin dan berharap Kota Banda Aceh ke depan akan lebih maju di bawah kepemimpinan Illiza-Afdhal. Syaratnya, dengan penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang efektif dan efisien,” tegasnya.

“Pemko Banda Aceh agar bijak menggunakan dana publik. Jangan sampai rakyat terbebani oleh utang baru hanya karena pemerintah gagal menetapkan skala prioritas. Fokuslah pada pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan pada program yang rawan dipersepsikan sebagai pencitraan,” tutup Ariza.(rel/ran)