Fraksi Abdya Maju Soroti Sektor Pendidikan, Kesehatan, Hingga Pemekaran Kemukiman Sangkalan

Pada rapat paripurna tersebut, Fraksi Abdya Maju juga memita kepada Bupati Abdya untuk segera menindaklanjuti proses administrasi pemerkaran kemukiman dalam kabupaten setempat, diantaranya proses administrasi pemekaran Mukim Sangkalan di Kecamatan Susoh.

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Fraksi Abdya Maju Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menyoroti tiga hal penting dalam pandangan umum fraksi yang disamapiakan oleh Muhibpudin pada Rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Qanun APBKP tahun 2025 yang berlangsung di gedung DPRK setempat, Selasa (16/9/2025).

Pada kesempatan itu, ia meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Abdya untuk dapat melakukan inovasi dan kreatifitas dalam rangka peningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah.

“Menurut hemat kami, sekolah negeri kalah bersaing kualitas pendidikan dengan sekolah yang dikelola oleh pihak yayasan maupun swasta,” kata Muhib.

Selain itu, ia juga mengharapkan bagi tenaga pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja sebagai tenaga pendidik pada sekolah negeri agar lebih profesional, inovatif, dan kreatif dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sehingga, sebut Muhib, masyarakat, wali murid, dan peserta didik tertarik pada sekolah negeri yang mereka nilai memiliki kualitas tinggi dan menyenangkan dalam belajar sehingga mereka yakin dapat menyampai cita-citanya di masa yang akan depan. 

“Kami menilai sekolah negeri di lingkungan Disdikbud Abdya kalah jauh bersaing dengan sekolah yang dikelola oleh pihak swasta,”ucapnya.

Ia mengatakan, faktor penting untuk mendukung keberhasilan kualitas pendidikan harus ditopang dari tenaga pendidik yang profesional, peran aktif wali murid.

“Kepedulian dan dukungan masyarakat di sekitar sekolah juga sangat penting, disamping pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, kami yakin mutu pendidikan pada sekolah negeri di Abdya dapat terwujud,” ucapnya.

Selain sektor pendidikan, Fraksi Abdya Maju juga meminta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUD-TP) meningkatkan dan mempermudah pelayanan administrasi pasien gawat darurat.

“Administrasi pasien gawat darurat lebih dipermudah layanannya, jangan menunggu kelengkapan administrasi dari BPJS dan proses kependudukan, sehingga keluarga pasien mengeluhkan dalam hal rujukan ke rumah sakit lain,” kata Muhib.

Baca juga: DPRK Abdya Sahkan APBK Perubahan Tahun 2025

Ia mencontohkan ada pasien gawat darurat tidak busa di rujuk ke rumah sakit di Banda Aceh karena terkendala administrasi, sehingga dikhawatirkan si pasien tidak terlayani secara medis yang berakibat fatal bagi keselamat dan nyawanya.

Muhib juga berharap kepada tenaga medis dan para medis yang bekerja di RSUD-TP agar lebih empati dan peduli terhadap pasien dengan cara bertindak sigap dan cepat dalam memberikan pelayanan.

“Kami meminta kepada pihak manajemen RSUD-TP agar segera membernahi pelayanan, sehingga permasalahan antara rumah sakit dengan keluarga pasien dapat segera terselesaikan dnegan baik,” pintanya.