Terkait 13 Isu Strategis Aceh Singkil, Himapas Minta Bupati tak Sekadar Berwacana 

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (Himapas) yang kuliah di Banda Aceh kritisi hasil rumusan 13 isu strategis pertemuan Forkopimda Aceh Singkil.

Menurut Ketua Himapas Sapriadi Pohan, kesepakatan 13 isu tersebut tidak memberikan garansi yang jelas bagi masyarakat.

Lantaran masih berkutat pada persoalan konflik agraria yang sudah lama menjadi masalah di Aceh Singkil, namun tak kunjung terselesaikan.

"13 poin yang dirumuskan belum menyentuh akar masalah dan tidak memberikan jaminan yang bisa dipegang oleh rakyat," kata Sapriadi, Selasa (23/9/2025).

Sapriadi lantas menyoal poin ke-9 dalam rumusan Forkopimda yang menyinggung kegagalan realisasi kebun plasma oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). 

Ia menyebut bahwa pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar evaluasi dan pemutusan HGU sesuai dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mewajibkan minimal 20 persen dari luas kebun untuk masyarakat.

Ketentuan tersebut dikuatkan kembali dalam PP No 26 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.

Karena aturannya sudah jelas, semestinya pelaku usaha yang tidak melaksanakan dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin.

Lebih lanjut Himapas menilai pendekatan persuasif yang diulang dalam poin ke-7 hingga ke-13 sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun belum menunjukkan hasil nyata.

Justru konflik agraria di Aceh Singkil dinilainya semakin melebar, menciptakan konflik sosial, lingkungan, hingga persoalan tata ruang.

Berikutnya poin ke-4, Sapriadi menilai penangan inflasi melalui program pemerintah seperti gerakan pangan murah dan pasar murah belum sentuh akar masalah.

Sebab harga bahan pokok di Aceh Singkil masih tinggi, sehingga belum terlihat solusi nyata.

Terkait hal itu Sapriadi Pohan mendesak bupati untuk tidak hanya memberikan wacana tanpa implementasi nyata.

Sebelumnya Forkopimda plus Aceh Singkil menggelar rapat koordinasi di Op Room Setdakab setempat di Pulo Sarok, Singkil, Senin (15/9/2025).