Pemuda Muhammadiyah Abdya: Gubernur Sumut Gegabah, Ancam Persatuan dan Ketahanan Nasional 

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya) mengecam kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang melarang truk berplat BL (Aceh) melintas di wilayah Sumut.

Ketua Bidang Ketahanan Nasional Pemuda Muhammadiyah Abdya, Ade Alkausar mengatakan, kebijakan tersebut bukan hanya menyulitkan rakyat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan nasional. 

Sebab, jelas Ade, hubungan ekonomi, sosial, dan budaya antara Aceh dan Sumut sudah sejak lama menjadi urat nadi persaudaraan dan bagian tak terpisahkan dari integrasi bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami menilai kebijakan ini sangat gegabah dan diskriminatif. Jalan publik tidak boleh diperlakukan eksklusif berdasarkan asal kendaraan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebangsaan dan semangat bhinneka tunggal ika," kata Ade Alkausar, Senin (29/9/2025).

Selain itu, sebut Ade, kebijakan itu juga mengganggu ketahanan ekonomi. Larangan ini berpotensi memutus jalur logistik Aceh–Sumut yang strategis. 

"Akibatnya, harga kebutuhan pokok bisa naik, distribusi barang tersendat, dan aktivitas dagang rakyat lumpuh," ujarnya.

Menurut Ade, kebijakan tersebut juga mengancam stabilitas sosial-politik. Sebab, kebijakan sepihak dapat memicu keresahan, memperlebar sekat antar-daerah, dan menumbuhkan sentimen negatif yang berbahaya bagi persatuan nasional.

"Ini tidak mencerminkan jiwa kenegarawanan. Seorang pemimpin daerah mestinya hadir sebagai perekat bangsa, bukan menciptakan blokade yang justru merugikan rakyat dan mengikis kepercayaan publik," tegasnya.

Sebagai bagian dari komponen bangsa yang menjunjung tinggi semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah, kata Ade, Pemuda Muhammadiyah 
mendesak Gubernur Sumut untuk segera mencabut larangan truk plat BL dan menggantinya dengan solusi yang berkeadilan serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Baca juga: Pemprov Sumut Karifikasi Soal Bobby Razia Plat Kendaraan Aceh di Langkat: Demi Tingkatkan PAD

Selain itu, sambung Ade, Pemuda Muhammadiyah juga meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan, segera turun tangan meluruskan kebijakan daerah agar tetap sejalan dengan konstitusi dan tidak merusak kohesi bangsa.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Aceh maupun Sumut untuk menempuh jalur dialog, bukan konfrontasi, demi menjaga harmoni, solidaritas, dan integrasi nasional," tutur Ade.

Ia mengingatkan bahwa ketahanan nasional bukan hanya soal pertahanan militer, tetapi juga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan diskriminatif seperti ini adalah ancaman nyata terhadap fondasi persatuan bangsa.

"Pemimpin sejati adalah perekat, bukan pemecah. Jangan biarkan jalan raya berubah menjadi tembok pemisah antar-daerah. Rakyat membutuhkan kepastian, keadilan, dan jaminan persatuan—bukan kebijakan emosional yang diskriminatif," pungkas Ade.(*)