DRH PPPK Paruh Waktu Aceh Tertunda, Aliansi Desak BKA dan Pemerintah Pusat Segera Percepat

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Aliansi Pejuang PPPK Paruh Waktu Provinsi Aceh melakukan koordinasi intensif dengan pihak Badan Kepegawaian Aceh (BKA) terkait proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH). 

Karena hingga kini, belum bisa diakses akibat keterlambatan pengiriman dan verifikasi data sehingga timbul keresahan dari para tenaga kontrak (tekon) Provinsi Aceh.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BKA, Selasa (30/9/2025), para pejabat terkait ternyata sedang tidak berada di tempat. 

Arahan teknis kemudian diserahkan kepada staf yang menangani langsung PPPK Paruh Waktu.

Yakni diwakili oleh Dedek, staf Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepagawaian Aceh.

Baca juga: 500 Berkas Calon PPPK Paruh Waktu di Lhokseumawe Dinyatakan Lengkap

Dedek menjelaskan, bahwa pihak BKA telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu dan persetujuan kepada Menpan RB. 

Namun, hingga saat ini surat persetujuan tersebut belum bisa ditunjukkan kepada para pengusul dan aliansi, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi proses.

“Kami belum menerima surat resmi yang menjadi dasar perpanjangan waktu dari Menpan RB, dan staf BKA juga belum bisa memberikan informasi lebih lanjut,” kata Ketua Aliansi P3K R2-R3 Aceh, Mursal Mardani, SH.

“Kami hanya diminta bersabar sambil menunggu kabar berikutnya,” lanjut dia.

Mursal menegaskan, pentingnya BKA memberikan update informasi yang akurat dan terkini kepada seluruh pemangku kepentingan. 

Baca juga: Cara Mudah Cek NIP PPPK Paruh Waktu 2025, Langsung Saja Masuk Link Berikut

Hal ini juga didasarkan pada pedoman yang disampaikan melalui akun resmi Instagram Badan Kepegawaian Aceh pada 22 September 2025, dalam upacara apel rutin di BKA.

"Aliansi berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan akan memberikan update perkembangan terbaru kepada publik, khususnya teman-teman PPPK Paruh waktu yang belum dapat formasi tahap sebelumnya," ujar dia.

Lebih lanjut, Mursal menyampaikan, bahwa tahapan waktu yang diberikan pemerintah pusat untuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) berakhir pada 27 September 2025, sesuai edaran terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Namun, hingga saat ini, para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Aceh belum mendapatkan akses untuk melakukan pengisian DRH.

Dengan situasi yang masih stagnan dan penuh kekhawatiran ini, aliansi mendesak Pemerintah Aceh agar benar-benar mengawal proses pengajuan dan verifikasi data PPPK Paruh Waktu. 

Baca juga: Kelebihan PPPK Paruh Waktu Dibanding PPPK Penuh Waktu, Mana yang Lebih Menguntungkan?

Hal ini penting agar tidak terjadi hambatan yang merugikan para calon tenaga honorer serta agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat lebih akurat dan transparan.

Selain itu, Mursal juga berharap pemerintah pusat melalui Menpan RB atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera melakukan verval data dengan cepat dan transparan sehingga proses pengisian DRH dapat segera berjalan tanpa penundaan.

“Kami menuntut agar BKA dan pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan RB dan BKN mempercepat proses ini,” tukas dia. 

Baca juga: Cara Hitung Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025, Kerja 4 Jam per hari

“Jangan sampai tenaga honorer di Aceh terus tertunda haknya karena birokrasi yang berlarut-larut,” tegas Mursal.(*)