Listrik Aceh Tenggara Beda, Tak Ada Pemadaman karena Dipasok Langsung dari Sumut

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Manager PLN ULP Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, Firwan Moesnadi, mengatakan, pasokan arus listrik ke para pelanggan di Aceh Tenggara dipastikan aman alias tak ada pemadaman.

Ia menyebutkan, pasokan arus listrik ke Aceh Tenggara masih berasal dari Medan, Sumatera Utara.

Dari sekitar 17 MW beban puncak pasokan arus listrik di Aceh Tenggara, PLTMH Lawe Sikap hanya memasok 7 MW apabila debit air mencukupi.

"Namun, apabila debit air kecil sehingga pasokan arus listrik hanya 4 MW dan Medan 10 MW," ujar Firwan Moesnadi, Manager PLN ULP Kutacane.

Menurutnya, jumlah pelanggan di 16 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tenggara mencapai  66.242 pelanggan tersebar di 385 desa.

"Insya Allah tak ada pemadaman listrik di Aceh Tenggara secara terencana. Kalau ada gangguan yang tak terencana akan secepatnya petugas diturunkan ke lapangan," ujarnya.

Wilayah Aceh Tenggara tidak terdampak pemadaman listrik seperti yang terjadi di kabupaten/kota lainnya di Aceh, karena pasokan listrik untuk Aceh Tenggara bersumber dari Tranmisi Kabanjahe Sumatera Utara.

"Aceh Tenggara berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh, sebab pasokan listrik untuk Aceh Tenggara masih langsung dari Sumut," kata Firwan.

Baca juga: PLN Belum Bisa Pastikan Kapan Listrik di Aceh Normal, Ini yang Bisa Dilakukan Warga Saat Darurat

Listrik Aceh Padam

Pemadaman listrik di sejumlah wilayah Aceh hingga hari ini, Rabu (1/10/2025), masih berlangsung. 

Manager Komunikasi dan TJSL PLN Aceh, Lukman Hakim, menyampaikan bahwa penyebab utama belum pulihnya suplai listrik karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan 3 gagal sinkron ke sistem.

“Benar (masih padam hari ini) karena gagal sinkron untuk Pembangkit Nagan-nya,” ujarnya saat dikonfirmasi Serambinews.com, Rabu pagi.

Kegagalan sinkronisasi ini berdampak pada masih terjadinya pemadaman di sejumlah daerah, meskipun sebagian wilayah lainnya sudah mengalami penormalan bertahap. 

PLN memastikan tim teknis di lapangan terus bekerja untuk mempercepat pemulihan, agar pasokan listrik segera kembali stabil.

Hingga kini, PLN belum bisa memastikan kapan sistem kelistrikan Aceh akan kembali normal sepenuhnya.

“Sedang kita upayakan secepatnya. ami memohon maaf kepada masyarakat Aceh atas gangguan listrik yang terjadi di beberapa wilayah” ujar Lukman.

Baca juga: Warga Banda Aceh Kehilangan Kebutuhan Dasar, Listrik Padam hingga Air PDAM Terhenti

Ombudsman Aceh Bakal Terbitkan Tindakan Korektif Kepada PLN Aceh

Ombudsman RI Perwakilan Aceh bakal mengeluarkan tindakan korektif kepada PLN Aceh apabila ditemukan indikasi maladministrasi terkait pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda sejumlah wilayah sejak Senin (29/9/2025) sore.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty SEAk MPA, memastikan akan melakukan klarifikasi dan, bila perlu, investigasi langsung ke PLN Aceh.

“Sejak kemarin (Senin) kami sudah berkoordinasi dengan PLN Aceh, karena banyak keluhan masyarakat yang disampaikan ke nomor pengaduan Ombudsman,” terang Dian, kepada Serambinews.com, Selasa (30/9/2025).

Karena itu, Ombudsman akan meminta penjelasan menyeluruh, termasuk soal keterlambatan informasi, manajemen risiko, dan langkah pemulihan. 

“Apabila ditemukan potensi maladministrasi, kami akan menerbitkan tindakan korektif,” ujar Dian.

Dian menyampaikan, kerugian akibat pemadaman tidak hanya terbatas pada kerusakan peralatan elektronik rumah tangga, melainkan juga menghantam aktivitas pelaku usaha, khususnya sektor UMKM yang sangat bergantung pada listrik.

“Jika dievaluasi, kerugian masyarakat bukan hanya pada rusaknya barang elektronik, tetapi juga berdampak besar terhadap UMKM yang aktivitas usahanya sangat bergantung pada listrik,”sebutnya.

Dian menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PLN memiliki maklumat layanan yang wajib dipenuhi, termasuk kewajiban memberikan kompensasi kepada pelanggan bila terjadi gangguan di luar batas toleransi.

Selain aspek pelayanan, Ombudsman juga menyoroti lemahnya manajemen komunikasi PLN dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Menurut Dian, PLN hanya menyebutkan adanya penguatan sistem interkoneksi transmisi 275 kV Sumatera, tanpa menjelaskan penyebab teknis sebenarnya, yaitu gangguan trip di Pembangkit Nagan 3 dan 4.

“Ketidakterbukaan ini membuat masyarakat tidak dapat melakukan mitigasi dengan tepat,” jelasnya.

Dian menambahkan, regulasi telah jelas mengatur kewajiban PLN untuk memberitahukan rencana pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan kepada konsumen paling lambat 24 jam sebelum penghentian sementara penyediaan listrik. 

Ketentuan ini tertuang dalam PP Nomor 14 Tahun 2012 dan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017.

Dian menegaskan, Ombudsman Aceh akan terus mengawal agar PLN memperbaiki keandalan sistem kelistrikan, transparan dalam komunikasi publik, dan konsisten menjalankan kewajiban layanan demi kepentingan masyarakat luas khususnya di Aceh.(*)