HRD Terus Perjuangkan Aspirasi Warga Aceh di Senayan

Alhamdulillah, berkat doa, dukungan dan kerja kolaboratif berbagai pihak, terdapat sejumlah aspirasi di bidang infrastruktur yang sudah berhasil terealisasi dan terlaksana dalam 5-6 tahun terakhir—mulai dari infrastruktur di bidang jalan,

 jembatan, irigasi, pengaman pantai, bandara, terminal, perkeretaapian, rumah susun, air bersih, sanitasi, perumahan, kota kumuh, infrasturuktur penghubung antar desa, desa wisata, serta inftrastruktur pesantren seperti balai Latihan kerja, MCK, rusunawa dan TIK. 

Sebagai informasi, selain di bidang infrastruktur, kita juga ikut membantu sejumlah program lain seperti beasiswa anak sekolah dan mahasiswa, bantuan bus sekolah, dan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, dan sejumlah program lainnya. 

Selain itu, dengan bertambahnya mitra kerja, kita juga memperjuangkan program-program lainnya, seperti rehab madrasah, rehab pasar, dan Sekolah Rakyat.

Sebagai Anggota Banggar di DPR RI, ada informasi berapa Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 yang sudah dinaikkan oleh pemerintah?

Iya benar, alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) naik Rp 43 triliun, dari Rp 650 triliun di RAPBN 2026 menjadi Rp 692,99 triliun. Awalnya anggaran TKD pada RAPBN 2026 sebesar Rp 650 triliun. 

Pada rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Kamis (18/9/2025) kemarin, anggaran disepakati naik menjadi Rp 693 triliun.

Apa manfaatnya untuk daerah dengan dinaikkan dana TKD?

Tentunya sangat bermanfaat untuk daerah. Kenaikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 43 triliun dalam APBN 2026 membawa angin segar bagi pemerintah daerah. 

Keputusan ini lahir setelah menyerap masukan lintas komisi dan merespons gejolak di lapangan, termasuk kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang drastis di beberapa daerah.

 Kenaikan PBB menjadi indikator rapuhnya ruang fiskal daerah ketika transfer dari pusat menyusut. Sebelumnya, pemotongan TKD hingga 30 persen memaksa banyak daerah memangkas pos-pos kebutuhan dasar, strategis, dan mandatori. Situasi ini menjadi pukulan telak, terutama bagi kabupaten dengan APBD yang rendah. 

Dengan ruang fiskal yang menyempit, risiko penundaan berbagai program pembangunan tersendat. 

Bahkan ada kepala daerah yang membuat kebijakan membebankan kepala desa untuk menutupi janji politiknya sehingga membebankan anggaran desa tersebut. 

Apa aspirasi masyarakat Aceh yang paling sering Anda dengar?

Aspirasi Masyarakat yang sering kita dengar ya macam-macam keinginannya, ada yang minta dibangun jalan, jembatan gantung, saluran irigasi, rumah, MCK, sekolah, rusunawa, beasiswa, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga bantuan modal usaha, desa wisata dan sebagainya.