HRD Terus Perjuangkan Aspirasi Warga Aceh di Senayan

Berbicara infratruktur, kita dihadapkan pada dilema regulasi yang sudah memisahkan antara infrastruktur kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

Celakanya, infratruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ratarata jauh lebih bagus kondisinya dibandingkan dengan infrastuktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. 

Baca juga: HRD Kawal Pembangunan Tol Trans Sumatera, Termasuk Jalan Tol Sigli-Langsa

Sebagai contoh, kita ambil kemantapan jalan. Jalan nasional di Aceh, kemantapannya sudah mencapai 80-90 persen lebih. Begitu juga jalan provinsi dan kabupaten. 

Nah, dalam hal ini lah, kita butuh kerja kolaborasi yang maksimal antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk Kerjasama dengan kami anggota DPR RI. Karena perlu dipahami bahwa anggaran pemerintah pusat itu disahkan dan diawasi oleh DPR RI. 

Tentu saja, kami memiliki ruang lebih besar untuk mengawal dan menindaklanjuti sejumlah aspirasi ke pemerintah pusat.(*)