Breaking News

Berita Banda Aceh

Ombudsman RI dan Wali Nanggroe Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik di Aceh

Isu pelayanan publik berkualitas menjadi perhatian utama dalam dialog ini, termasuk kendala pelaksanaan, infrastruktur, dan kesenjangan sosial. 

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Nurul Hayati
FOR SERAMBINEWS.COM
Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Dadan S Suharmawijaya (kanan), bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Dian Rubianty (kiri) foto bersama Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar (tengah) di Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Kamis (9/10/2025). 

“Pelayanan publik yang tidak dikawal akan menimbulkan pelencengan," tambahnya.

Isu pelayanan publik berkualitas menjadi perhatian utama dalam dialog ini, termasuk kendala pelaksanaan, infrastruktur, dan kesenjangan sosial. 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Dian Rubianty menyoroti pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Aceh.

“Pendidikan harus menjadi prioritas. Anak-anak Aceh harus mendapatkan haknya tanpa terkendala biaya, atau hambatan apapun,” ujar Dian. 

Selain itu, dibahas pula isu pelayanan kesehatan, persoalan overkapasitas di Lapas Perempuan dan potensi sumber daya alam Aceh yang diharapkan dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga memberikan sejumlah usulan. 

Diantaranya, Wali Nanggroe menganjurkan perlunya dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Pelayanan Publik di Aceh yang ikut melibatkan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh bersama Ombudsman RI

Lewat forum ini pengawasan berbasis nilai-nilai adat dan syariat, peningkatan literasi akan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, serta sinergi antar lembaga-lembaga pelayanan publik dan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh dapat dikembangkan. 

Dadan menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan bahwa Wali Nanggroe akan menjadi pemersatu dalam pelaksanaan forum ini. 

 “Kami ingin terus bersinergi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan pada syariat dan keistimewaan Aceh,”

“Semoga Lembaga Wali Nanggroe Aceh menjadi pengisi roh value dan moralitas tertinggi tata kelola pemerintahan di Aceh bersama Ombudsman RI” tegas Dadan.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)

Baca dan Ikuti Berita Serambinews.com di GOOGLE NEWS 

Bergabunglah Bersama Kami di Saluran WhatsApp SERAMBINEWS.COM 

 

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved