Komisi III DPRA Desak PLN Umumkan Hasil Audit Investigasi Terkait Pemadaman Listrik di Aceh

Kita diminta agar tetap menunggu hasil audit. Kalau memang tidak disampaikan, berarti profesionalisme PLN perlu dipertanyakan. Nurchalis, Anggota Komisi III DPRA

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, meminta PT PLN (Persero) segera mengumumkan hasil audit investigasi terkait pemadaman listrik berkepanjangan yang terjadi pada akhir September hingga awal Oktober lalu.

Menurutnya, hasil audit investigasi yang dilakukan oleh tim independen itu perlu disampaikan secara terbuka kepada publik untuk memberi penjelasan mengenai penyebab utama terjadinya pemadaman listrik hingga melebihi 48 jam. 

“Sekarang masyarakat tidak tahu, kita juga tidak tahu. Jadi coba disampaikan saja, kejadian kemarin itu kesalahan siapa? Human error atau kerusakan mesin itu sendiri,” kata Nurchalis, Rabu (15/10/2025). 

Dalam sidak Komisi III DPRA ke PT PLN Unit Induk Wilayah (UID) Aceh beberapa waktu lalu, Nurchalis menyatakan bahwa pihaknya juga telah meminta agar penyebab pemadaman listrik dapat disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat. 

Pada kesempatan itu pihak PLN mengaku penyebab pemadaman baru bisa disampaikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dilakukan oleh tim independen. Namun, hingga dua Minggu berlalu hasil audit tersebut tidak kunjung diumumkan.  “Kita diminta agar tetap menunggu hasil audit. Kalau memang tidak disampaikan, berarti profesionalisme PLN perlu dipertanyakan,” tegasnya.

Nurchalis juga menyampaikan, pemadaman listrik berkepanjangan itu telah berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat, terutama di sektor tambak, peternak, dan pelaku UMKM. Bahkan, banyak perabotan rumah tangga seperti kulkas dan pendingin ruangan (AC) rusak akibat gangguan listrik.

“Selama ini masyarakat Aceh sangat patuh dalam hal pembayaran listrik. Punishment juga dilakukan. Nah, sekarang kalau kesalahan di pihak PLN, tentu PLN harus bertanggung jawab. Tidak boleh masyarakat yang terus dirugikan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Nurchalis menyoroti sistem integrasi kelistrikan Aceh. Menurutnya, meski pasokan listrik Aceh memiliki cadangan hampir 400 megawatt, tetapi distribusinya masih belum merata. 

Untuk itu, politikus Partai NasDem ini meminta persoalan-persoalan ini menjadi catatan penting bagi PLN, baik dalam pelayanan maupun sistem. Sehingga kejadian blackout seperti ini tidak terulang kembali dan merugikan masyarakat. 

“Tidak perlu bicara di luar jaringan, tapi dalam jaringan saja harus sudah terhubung dengan baik. Karena banyak energi atau arus yang berlebihan menurut PLN, nah kelebihan itu bagaimana bisa dioptimalkan untuk kebutuhan pelayanan dan juga investasi,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi III DPRA, Hadi Surya. Ia meminta transparansi dari PT PLN (Persero) dalam menangani insiden pemadaman listrik berkepanjangan tersebut. 

Sejak awal, kata Hadi Surya, Komisi III DPRA meminta agar PLN tidak hanya memberikan janji, tetapi segera melakukan audit investigasi terhadap penyebab pemadaman tersebut.

“Bagi kami, PLN harus menyampaikan secara terbuka, jika memang ada unsur kelalaian manusia dan kelemahan sistem maka PLN memberikan sanksi pada pejabat yang bertanggung jawab dan memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat terdampak sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku,” katanya. 

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, saat kunjungan beberapa waktu lalu ke Kantor PT PLN Unit Induk Wilayah (UID) Aceh, manajemen PLN menyampaikan rencana melakukan audit investigasi menyeluruh oleh pihak independen.