Fraksi Abdya Meudaulat Minta Pemkab Genjot PAD, Perusahaan Harus Buka Kantor Cabang di Abdya

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, ACEH BARAT DAYA - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) diminta agar membuat terobosan-terobosan serta upaya-upaya konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung dan menutupi kekurangan belanja kabupaten.

Hal ini diucapkan anggota Fraksi Abdya Meudaulat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Jasman, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Gedung DPRK setempat, Selasa (21/10/2025).

"Upaya dan terobosan ini penting dilakukan untuk menggenjot PAD kita," kata Jasman.

Selain itu, sebut Jasman, Pemerintah Abdya juga diminta untuk segera melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026, agar selaras dengan kesepakatan bersama dengan Badan Anggaran DPRK Abdya.

Pada kesempatan itu, Fraksi Abdya Meudaulat juga meminta kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar seluruh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Abdya membuka kantor cabangnya di kabupaten setempat, termasuk ber-NPWP Abdya.

"Hal ini guna meningkatkan dana bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten Abdya dan mendorong pencapaian target PAD berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ditetapkan," ujarnya.

Pihaknya menekankan kepada seluruh pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bahan baku makanan tidak boleh didatangkan dari luar daerah melainkan wajib dibeli dari pedagang lokal.

"Kami minta Dinas Pertanian dan Pangan agar melakukan penyuluhan pemberdayaan dan sosialisasi kepada petani-petani kecil Abdya tentang bahan baku pangan hasil pertanian untuk kebutuhan program MBG," tuturnya.

Jika perlu, sebut Jasman, Dinas Pertanian dan Pangan membentuk wilayah komoditas hasil pertanian guna mencukupi bahan pokok MBG. 

"Ini juga kami mengharapkan perlu pengawasan ketat dari Forkopimda agar program MBG ini berjalan sukses dan tidak menjadi masalah di kemudian hari," tuturnya.

Pihaknya menilai, program MBG ini jika dikelola dengan baik, tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, akan tetapi juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat lokal.

Karena, sambung Jasman, program ini bukan hanya memberikan makan gizi gratis kepada siswa semata, melainkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Untuk itu kami berharap program ini betul-betul dikelola dengan baik, higenis, dan bergizi," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Fraksi Abdya Meudaulat meminta Bupati Safaruddin melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Dinas Kesehatan.