Fraksi Abdya Maju Usul Pemasangan Meteran di Tiang Lampu PJU, Ini Tujuannya

Laporan Masrian Mizani | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Fraksi Abdya Maju DPRK Aceh Barat Daya (Abdya)  mengusulkan langkah konkret untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan menekan pengeluaran daerah.

Dalam Rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada Selasa (21/10/2025), fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memasang meteran listrik pada setiap 10 titik tiang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Usulan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRK Abdya dari Fraksi Abdya Maju, Kasyful Wara.

Dasar saran tersebut lantaran menyoroti besarnya anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk membayar tagihan listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menurutnya, pengeluaran tersebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 9 miliar per tahun, meskipun banyak lampu PJU yang tidak berfungsi atau rusak.

Baca juga: DPRK Abdya Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2024

“Selama ini pemerintah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk membayar listrik, padahal di lapangan banyak lampu PJU milik PLN yang rusak dan tidak menyala. Ini tentu tidak efisien,” ujar Kasyful dalam pidatonya.

Ia menilai, bahwa dengan pemasangan meteran mandiri, pemerintah dapat lebih mengontrol penggunaan energi dan memastikan bahwa pembayaran listrik sesuai dengan pemakaian aktual.

“Kami meminta agar pemerintah memasang satu meteran untuk setiap 10 tiang lampu PJU,” saran dia.

“Ini akan sangat membantu dalam penghematan dan transparansi penggunaan energi,” tambahnya.

Sosialisasi Qanun dan Peningkatan PAD

Selain isu efisiensi energi, Fraksi Abdya Maju juga menyoroti pentingnya sosialisasi terhadap Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten Abdya.

Kasyful meminta agar pemerintah mendukung program sosialisasi tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur gampong, tokoh masyarakat, dan elemen lainnya.

Baca juga: DPRK Abdya Tutup Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBK Tahun 2026 

“Ini bagian dari fungsi legislasi kami. Sosialisasi qanun sangat penting agar masyarakat memahami aturan yang berlaku dan mendukung terciptanya ketertiban serta ketentraman,” jelasnya.

Tak hanya itu, fraksi tersebut juga mendesak Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk segera mengambil langkah nyata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Kasyful, tren penurunan PAD dari tahun ke tahun menjadi sinyal perlunya strategi baru dalam menggali potensi ekonomi lokal.