Fraksi Abdya Meudaulat Minta Pemkab Genjot PAD, Perusahaan Harus Buka Kantor Cabang di Abdya

"Menurut hasil infeksi kami, masih adanya kurang disiplin dalam menjalankan tugas, terutama bidan desa," ucapnya.

Hal ini, jelasnya, bisa dilihat dari prevalensi angka stunting Abdya mengalami peningkatan pada tahun 2025, yaitu 830 kasus lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 8,4 persen.

"Walaupun stunting ini masalah multidimensi, tentu ini menjadi bukti bahwa bidan desa melalui dinas kesehatan sebagai garda terdepan tidak serius dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan perilaku ibu hamil sejak dini," terangnya.

Sebab, sebut Jasman, anggaran yang digelontorkan untuk program prioritas kesehatan sangat besar, akan tetapi malah memberi output jauh dari yang diharapkan.

"Kami menekankan kepada Dinas Kesehatan agar peran dan fungsi nakes pada pelayanan tingkat pertama tidak hanya berorientasi pada pelayanan praktik semata, akan tetapi peningkatan pelayanan berbasis edukasi, promosi keehatan dan preventif ini jauh lebih penting dilakukan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan (RSUD-TP) agar menerapkan standar pelayanan prima pada rumah sakit tersebut. 

"Kami mendapatkan laporan bahwa tidak optimalnya pelayanan kesehatan di hari libur pada unit-unit fasilitas pemeriksaan penunjang pasien rawat inap. Tentunya kami menyimpulkan akan berdampak pada status kesehatan pasien, tidak aktualnya dalam pemberian pengobatan, dan memperpanjang durasi pasien dalam perawatan," ucapnya.

Baca juga: Irhamni Si Gadis Abdya Wakili Aceh di Grand Final Duta DPD RI 2025

Pada momentum tersebut, Fraksi Abdya Meudaulat juga menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kurang inovatif dan kurang kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Abdya. 

"Tidak hanya di situ, kami juga mendapatkan laporan beberapa sekolah ditutup dikarenakan tidak ada siswa lagi. Ini merupakan sebuah kegagalan dalam menjalankan tugas selaku Kepala Dinas Pendidikan. Kami juga mendapatkan banyak laporan bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi pada internal dinas tersebut," ucapnya.

Sehingga, kata Jasman, hal semacam ini dapat menghambat proses pencapaian pada target-target program strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdya.

"Kami mendesak bupati untuk segera mengevakuasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga pencapaian yang sudah di jabarkan dapat dilaksanakan dengan baik dikemudian hari," pungkas Jasman. (*)