Tim Peneliti Unimal Serahkan Policy Brief Model Strategi Komunikasi Legislator Perempuan ke PKS

Rekomendasi ketiga adalah peningkatan dukungan anggaran reses dan penyediaan tim komunikasi publik untuk membantu legislator perempuan menjangkau masyarakat secara lebih sistematis.

Keempat, pembangunan jejaring kolaborasi antara legislator perempuan, ulama, tokoh adat, media, dan organisasi perempuan diperlukan untuk memperkuat legitimasi advokasi kebijakan.

Menurut Dr. Ainol, penguatan representasi substantif perempuan bukan hanya kepentingan perempuan semata, tetapi bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

“Demokrasi yang sehat menuntut keterwakilan yang seimbang. Ketika perempuan mendapat ruang yang layak dalam perumusan kebijakan, hasilnya tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga pada keluarga, anak, dan kualitas sosial masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Dr Ainol.(*)