Farhan Syamsuddin Mendesak Ketua DPR RI: Kawal Serius Pemulihan Hak Kami, Anak Korban HAM

Farhan mengingatkan bahwa di balik data dan laporan resmi Komnas HAM, terdapat kisah nyata keluarga yang hancur

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Farhan Syamsuddin, seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dari Aceh juga merupakan anak kandung korban serta Pendamping Pelanggaran HAM berat. 

Dia meminta pemerintah secara khusus memohon perhatian dan empati dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, untuk mengawal serius proses pemulihan hak-hak para korban.

Dalam permohonan audiensi dan konsultasi yang disampaikan, Farhan Syamsuddin mewakili ribuan suara yang terbungkam puluhan tahun, berharap agar DPR RI, di bawah kepemimpinan Puan Maharani, dapat menjadi jembatan bagi keadilan dan kemanusiaan. 

"Kami memohon sentuhan ibu, sentuhan kemanusiaan dari Ibu Ketua DPR RI," ujar Farhan, dengan nada suara yang sarat makna dan harapan," kata Farhan mengutip pernyataan dikirim ke Serambinews.com, Selasa (11/11/2025).

Baca juga: Farhan Syamsuddin Desak Pemerintah Serius Pulihkan Hak Korban HAM

Rintihan Keadilan yang Tak Kunjung Usai

Farhan mengingatkan bahwa di balik data dan laporan resmi Komnas HAM, terdapat kisah nyata keluarga yang hancur, anak-anak yang kehilangan orang tua, dan trauma mendalam yang menghantui hingga kini. 

Di Aceh, misalnya, kasus-kasus seperti Rumah Geudong, Simpang KKA, dan Jambu Keupok, adalah monumen bisu dari kepedihan yang menuntut penyelesaian, bukan hanya secara prosedural, namun secara moral dan etis.

Meskipun pemerintah telah mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial melalui Kepres, realisasi pemulihan hak, termasuk kompensasi yang dijanjikan, di lapangan masih jauh dari harapan. 

Inilah celah yang Farhan Syamsuddin harapkan dapat dijembatani oleh peran aktif Ketua DPR RI.

Sentuhan "Ibu" untuk Kemanusiaan

Memilih diksi "Ibu Ketua DPR RI", Farhan Syamsuddin seakan ingin mengetuk pintu hati Puan Maharani, bukan hanya sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, tetapi sebagai seorang perempuan, seorang ibu, yang diharapkan memiliki kepekaan dan empati mendalam terhadap penderitaan sesama.

Ia berharap Puan Maharani dapat melihat para korban dan keluarga mereka bukan sekadar statistik, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia yang membutuhkan perlindungan dan keadilan.

Melalui audiensi/konsultasi ini, Farhan berharap dapat memaparkan langsung kondisi riil para korban, tantangan yang dihadapi dalam mengakses hak-hak mereka, serta mendesak DPR RI untuk menggunakan fungsi pengawasannya secara optimal. 

Tujuannya jelas: memastikan janji negara untuk memulihkan hak-hak korban tidak menguap begitu saja ditelan waktu.

"Kami yakin, dengan kawalan serius dari Ibu Puan dan jajaran DPR RI, proses pemulihan ini bisa berjalan lebih efektif, menyentuh langsung kebutuhan para korban, dan mengakhiri penantiaun panjang mereka akan keadilan," tutup Farhan. (*)