Pemerintah Abdya Targetkan Angka Kemiskinan Turun di Bawah 10 Persen dalam 5 Tahun Kedepan

Laporan Wartawan Serambi Indonesia 
Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hari ini memiliki dasar hukum yang kuat. Di antaranya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 yang menjadi acuan tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Selain itu, kata Akli, juta Peraturan Bupati Abdya Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026, serta Surat Keputusan Bupati Nomor 301 Tahun 2024 tentang Pembentukan TKPK Kabupaten. 

Hal ini disampaikan Zaman Akli saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Dikila Kantor Bappeda Abdya, Senin (17/11/2025).

"Seluruh regulasi ini menjadi fondasi kokoh bagi kita untuk bekerja secara sistematis, terukur, dan terencana," kata Akli.

Penanggulangan kemiskinan, sebut Akli, bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial. Namun merupakan sebuah rangkaian program besar yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 

Pemerintah, jelasnya, menjalankan berbagai intervensi mulai dari bantuan sosial berbasis keluarga dan individu, pemberdayaan masyarakat, penguatan usaha mikro dan kecil, hingga program-program lain yang mampu menggairahkan aktivitas ekonomi, termasuk yang bersumber dari dana desa.

"Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut mulai menampakkan hasil. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan kita mengalami penurunan signifikan, dari 15,32 persen pada tahun 2024 menjadi 13,30 persen pada tahun 2025. Artinya, dalam satu tahun saja kita berhasil menurunkan angka kemiskinan sekitar 2.970 jiwa," ucapnya.

Menurutnya, ini adalah capaian besar yang menunjukkan bahwa kerja keras seluruh elemen pemerintah dan masyarakat mulai berbuah hasil. Namun capaian ini bukan akhir dari perjuangan.

"Pemerintah Kabupaten Abdya menargetkan angka kemiskinan turun di bawah 10 persen dalam lima tahun ke depan. Target ini memerlukan kerja lebih keras, lebih fokus, dan lebih terkoordinasi," tuturnya.

Selain kemiskinan, terang Akli, persoalan pengangguran juga menjadi tantangan serius. Pengangguran bukan hanya berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial seperti kriminalitas, ketimpangan, dan melemahnya kualitas generasi muda. 

Baca juga: Pemerintah Abdya Tangani Darurat Jaringan Irigasi Skunder di Lhung Tarok Pasca Diterjang Banjir

Baca juga: Peduli Kebersihan Lingkungan, Gampong Kepala Bandar dan Dinas Perkim LH Abdya Teken MoU

"Karena itu, penurunan angka pengangguran menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan kita," ungkapnya.

"Kita harus memastikan hadirnya lapangan kerja yang layak, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan bagi tumbuhnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh kecamatan," tambah Akli.

Seluruh kerja besar ini, sebut Akli, terikat dalam visi pembangunan daerah, yaitu “Abdya Maju, Masyarakat Sejahtera.” 

"Dua frasa kunci dari visi ini menggambarkan arah pembangunan kita. Yang pertama, maju, artinya masyarakat Abdya harus religius, produktif, mandiri, terampil, dan inovatif dalam seluruh aspek pembangunan," jelasnya.