MAA Rumuskan Rekomendasi Strategis: Mengokohkan Adat Aceh di Tengah Arus Globalisasi

Memfungsikan Meunasah sebagai media pendidikan Adat dan Adab bagi remaja dan anak-anak

Peningkatan Pembinaan keluarga Meuadab bagi ibu-ibu dan bagi calon ibu secara berkala di Kabupaten/Kota,

Peningkatan Pelatihan Peradilan Adat di seluruh kemukinam yang ada di Aceh,

Peningkatan program Polmas di seluruh Aceh

Pembentukan Tim Pendampingan Qanun Adat untuk memperkuat regulasi adat,

Melakukan digitalisasi dan kodefikasi Adat, adat istiadat, dan budaya Aceh,

Langkah digitalisasi adat dipandang sebagai terobosan penting agar kekayaan adat Aceh tidak hilang ditelan waktu. Dokumentasi digital diharapkan dapat menjadi referensi generasi muda, peneliti, maupun pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Advokasi Dana Otsus untuk Adat 

Salah satu poin yang menjadi perhatian besar raker adalah upaya advokasi bersama agar Dana Otonomi Khusus Aceh dapat dialokasikan secara tetap untuk pembinaan adat. Menurut MAA, selama ini porsi dukungan anggaran untuk penguatan adat dan Adat Istiadat masih belum proporsional dibandingkan kebutuhan di lapangan.

Selain itu, raker juga merekomendasikan revisi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh. Revisi dianggap perlu untuk memperkuat kelembagaan MAA agar lebih adaptif, responsif, dan berdaya dalam menghadapi tantangan sosial kultur masyarakat Aceh modern.

Nilai-Nilai Adat untuk Pejabat Publik

Rekomendasi terakhir menyangkut pentingnya pemahaman nilai-nilai Adat dan Adat Istiadat bagi pejabat publik yang bertugas di Aceh. Hal ini tentunya berkaitan dengan Aceh sebagai daerah istimewa dan daerah khusus.  MAA menekankan bahwa pejabat pemerintah di Aceh memahami Adat dan Adat Istiadat dan dapat mempertimbangkan nilai-nilai adat saat menjalankan kebijakannya. Bagi MAA, pendekatan ini bertujuan memastikan pejabat yang dipilih memahami dan menghormati keistimewaan Aceh, terutama aspek adat-istiadat.

Raker MAA 2025 menjadi penanda bahwa lembaga adat Aceh semakin mengambil peran signifikan dalam merawat identitas masyarakat Aceh. Di tengah modernisasi yang terus bergerak cepat, upaya meneguhkan adat bukanlah upaya mundur ke masa lalu, melainkan langkah strategis untuk memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap menjadi rujukan dalam merawat harmoni kehidupan sosial Aceh menuju masa depan.

Dengan rumusan rekomendasi yang komprehensif ini, masyarakat Aceh menaruh harapan besar agar pemerintah Aceh, Wali Nanggroe, serta seluruh elemen adat dapat berjalan seiring untuk menjaga warisan luhur Aceh agar terus hidup dan relevan bagi generasi yang akan datang. (*)