Nama tak Masuk Database BKN, Massa Nakes Lhokseumawe Geruduk Kantor Wali Kota

Ringkasan Berita:

• Massa awalnya berkumpul di halaman Masjid Agung Islamic Center.
• Sekitar pukul 09.00 WIB  di bawah pengawalan pihak kepolisian, mereka  long march menuju kantor wali kota Lhokseumawe dengan mengusung spanduk dan sejumlah poster terkait status mereka yang belum ada kepastian. 
• Wali Kota Lhokseumawe, Dr Sayuti Abubakar, langsung menemui massa didampingi Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr Ahzan, Asisten III Setdako Lhokseumawe dr Said Alam, serta sejumlah pejabat lainnya.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Seratusan tenaga kesehatan (Nakes) non PPPK menggelar aksi, Rabu (19/11/2025) pagi.

Aksi damai itu dipicu karena nama mereka belum masuk dalam database BKN, sehingga tidak bisa diusulkan menjadi PPPK.

Massa awalnya berkumpul di halaman Masjid Agung Islamic Center.

Sekitar pukul 09.00 WIB  di bawah pengawalan pihak kepolisian, mereka  long march menuju kantor wali kota Lhokseumawe dengan mengusung spanduk dan sejumlah poster terkait status mereka yang belum ada kepastian.

Namun baru beberapa saat sampai di lokasi, Wali Kota Lhokseumawe, Dr Sayuti Abubakar, langsung menemui massa didampingi Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr Ahzan, Asisten III Setdako Lhokseumawe dr Said Alam, serta sejumlah pejabat lainnya.

Di hadapan para Nakes, Wali Kota Lhokseumawe langsung mengajak mereka berdialog di aula kantor wali kota.

Baca juga: Uang Buka Puasa Nakes Hanya Rp 2 Ribu, Plt Kadinkes Aceh Jaya Buka Suara

Ajakan tersebut disambut baik dan seluruh Nakes pun langsung masuk secara tertib menuju aula.

Saat dialog berlangsung, perwakilan nakes menyampaikan bahwa mereka telah mengabdi bertahun-tahun di sejumlah Puskesmas, namun hingga kini belum masuk database BKN, sehingga belum memperoleh kesempatan untuk diusulkan sebagai PPPK.

Mereka berharap Pemko Lhokseumawe dapat memberikan perhatian dan memperjuangkan keadilan bagi  mereka.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Lhokseumawe, Dr Sayuti Abubakar, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan secara maksimal aspirasi dari nakes tersebut.

"Sepanjang sesuai dengan aturan, Pemerintah Kota akan memperjuangkannya secara maksimal. Namun harus dipahami bahwa keputusan akhir berada di BKN dan Kementerian PAN-RB,” tegasnya.

Tapi pastinya Pemko Lhokseumawe melalui BKPSDM, akan menyiapkan langkah-langkah resmi sesuai ketentuan nasional. 

Sayuti juga menekankan bahwa prioritas hanya dapat diberikan bagi tenaga kesehatan yang ber-KTP Lhokseumawe, sesuai kewenangan pemerintah daerah.