Kerusakan Meluas, Pemulihan Aceh Diperkirakan Telan Rp 25 Triliun Lebih

SERAMBINEWS.COM - Upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh masih menghadapi tantangan besar. 

Selain besarnya kebutuhan anggaran yang mencapai Rp 25,41 triliun, pemerintah pusat menyoroti bahwa Aceh saat ini masih bergantung pada infrastruktur komunikasi darurat untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa pemulihan fisik bukan satu-satunya pekerjaan berat. 

Pemulihan jaringan komunikasi disebut menjadi faktor krusial karena beberapa wilayah belum dapat kembali terkoneksi tanpa perangkat darurat.

“Ada lima kabupaten/kota yang komunikasi publiknya masih bergantung pada internet WiFi Starlink, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang,” ujar Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Minggu (7/12/2025).

• 150 Life Jacket Disediakan pada Penyeberangan Kutablang Bireuen

Ia memastikan bahwa seluruh masyarakat kini sudah bisa berkomunikasi, meski sebagian masih melalui perangkat bantuan dari kementerian/lembaga.

Hingga Minggu malam, BNPB mencatat 37.546 rumah mengalami kerusakan. Sebagian besar rusak ringan dan sedang, namun tak sedikit pula yang masuk kategori rusak berat.

“Rusak berat ini termasuk rumah-rumah yang hilang tersapu banjir,” kata Suharyanto.

Tak hanya pemukiman, kerusakan juga terjadi pada fasilitas publik: jembatan, jalan, sekolah, tempat ibadah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas. Pemerintah juga tengah mendata kerugian sektor pertanian, termasuk lahan pangan, sawah, kebun, ternak, dan tambak.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam ratas melaporkan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan untuk Aceh saja mencapai Rp 25,41 triliun. Angka ini menunjukkan skala kerusakan yang tak hanya luas, tetapi kompleks.

BNPB menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui seiring berjalannya penanganan bencana dan pendataan lapangan.

Meski fokus utama pemerintah biasanya tertuju pada perbaikan fisik, situasi di Aceh menunjukkan bahwa pemulihan jaringan komunikasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. 

Tanpa konektivitas, proses distribusi bantuan, pendataan korban, hingga koordinasi tim lapangan bisa mengalami hambatan.

“Ini secara berangsur-angsur akan kita normalkan,” kata Suharyanto. “Yang penting sekarang, tidak ada lagi masyarakat Aceh yang sama sekali tidak dapat berkomunikasi.”

Dengan kondisi Aceh yang masih dipenuhi infrastruktur yang rusak, pemulihan diperkirakan berlangsung panjang. 

Pemerintah berkomitmen melakukan normalisasi bertahap, mulai dari pemulihan komunikasi hingga pembangunan kembali jembatan dan fasilitas vital lainnya.(*)

Berita ini sudah tayang di kompas.com dengan judul BNPB: Butuh Anggaran 25,41 Triliun untuk Biaya Pemulihan Provinsi Aceh