Sekjen PBB Nilai AS Lebih Utamakan Kekuasaan daripada Hukum Internasional

Kepala PBB Nilai AS Lebih Utamakan Kekuasaan daripada Hukum Internasional

SERAMBINEWS.COM- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menilai Amerika Serikat (AS) semakin menunjukkan sikap yang mengutamakan kekuasaan dibandingkan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Guterres dalam wawancara dengan program Today di BBC Radio 4.

Dilansir melalui BBC News (19/1/2026), menurut Guterres, terdapat “keyakinan yang jelas” di Washington bahwa solusi multilateral tidak lagi dianggap relevan.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Darurat Bahas Protes Mematikan di Iran

 Ia menyebut AS lebih mengandalkan penggunaan kekuatan dan pengaruh politiknya, bahkan dalam beberapa kasus bertentangan dengan norma hukum internasional.

Pernyataan ini muncul beberapa minggu setelah AS melakukan serangan ke Venezuela dan menangkap presidennya.

Situasi tersebut juga terjadi di tengah ancaman berulang Presiden AS Donald Trump yang menyatakan keinginannya untuk mencaplok Greenland, wilayah otonom Denmark.

Guterres menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar PBB, termasuk kesetaraan antarnegara anggota, kini berada dalam ancaman serius.

 Ia mengakui bahwa PBB menghadapi kesulitan besar dalam memastikan seluruh negara anggota mematuhi hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.

Baca juga: Trump Incar Nyawa Ayatollah Ali Khamenei, Presiden Iran Langsung Ultimatum Perang

“PBB sangat terlibat dalam penyelesaian konflik global besar. Namun, kami tidak memiliki pengaruh sebesar negara-negara besar,” ujar Guterres.

 Ia mempertanyakan apakah kekuatan besar dunia menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan solusi jangka panjang, atau hanya perbaikan sementara terhadap konflik global.

Selain itu, Guterres menilai PBB membutuhkan reformasi menyeluruh untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Ia secara khusus mengkritik Dewan Keamanan PBB yang dinilainya sudah tidak lagi mewakili realitas dunia saat ini dan menjadi tidak efektif.

Saat ini, lima anggota tetap Dewan Keamanan Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis memiliki hak veto.

Baca juga: Ini Susunan Dewan Perdamaian Trump untuk Gaza, Dari Tony Blair hingga Presiden Bank Dunia

Hak ini kerap digunakan untuk menggagalkan resolusi penting, termasuk upaya mengakhiri perang di Ukraina dan konflik di Gaza.