Tak Terdata JKA? Tenang! Pemerintah Buka 4 Jalur Sanggahan, Warga Bisa Perbarui Data dengan Mudah

Tak Terdata JKA? Tenang! Pemerintah Buka 4 Jalur Sanggahan, Warga Bisa Perbarui Data dengan Mudah

SERAMBINEWS.COM- Pemerintah kembali menekankan pentingnya validasi data kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Di tengah masih ditemukannya warga yang belum masuk dalam daftar penerima, pemerintah membuka ruang sanggahan sebagai solusi agar data dapat diperbarui melalui sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kebijakan ini diambil sebagai langkah korektif untuk meminimalkan kesalahan data sekaligus memastikan bantuan layanan kesehatan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pemerintah menyadari bahwa ketidaktepatan data dapat berdampak langsung pada akses layanan kesehatan, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam proses pembaruan ini.

Baca juga: Wajib Tahu! Mulai 1 Mei 2026, Tidak Semua Warga Banda Aceh Ditanggung JKA, Begini Cara Ceknya

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan empat jalur pengajuan sanggahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing.

Dikutip Serambinews melalui website resmi Pemerinta Aceh (https://www.acehprov.go.id/), jalur pertama yang paling dianjurkan adalah melalui kantor keuchik atau kepala desa setempat. 

Metode ini dinilai lebih efektif karena warga bisa mendapatkan pendampingan langsung dari aparatur gampong dalam proses administrasi.

Selain jalur langsung tersebut, masyarakat juga dapat mengakses layanan digital melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store dan App Store.

Aplikasi ini memungkinkan warga melakukan pengecekan sekaligus pengajuan sanggahan secara mandiri.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, layanan Call Center dari Kementerian Sosial RI juga tersedia di nomor 021-171.

Baca juga: JKA dan Beban Birokrasi Ketika Hak Kesehatan Menjadi Perjuangan

 Tak hanya itu, pemerintah turut menghadirkan layanan pengaduan cepat melalui WhatsApp Lapor Bansos di nomor 08877-171-171 untuk mempermudah akses komunikasi masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pemutakhiran data sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Oleh karena itu, warga diminta segera melakukan pengecekan status kepesertaan dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan.

“Untuk kemudahan dan efektivitas proses, masyarakat sangat disarankan melakukan sanggahan melalui kantor keuchik atau kepala desa terdekat,” demikian imbauan resmi yang disampaikan.