Aksi Protes di Depan DPR: Mengulang Ketegangan Politik Era Soekarno dan Gus Dur Apakah Terulang?

SERAMBINEWS.COM - Kerumunan massa kembali memenuhi kawasan depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Jumat sore (29/8/2025).

Dengan semangat tinggi, para demonstran yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, hingga pengemudi ojek online (ojol) menuntut kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada rakyat.

Teriakan-teriakan "Hidup Rakyat Indonesia!" menggema di sepanjang jalan yang mengarah ke DPR, sementara beberapa anggota massa mulai menggedor gerbang DPR menggunakan tongkat.

Aksi unjuk rasa ini seolah menjadi peringatan bahwa ketegangan antara rakyat dan legislatif Indonesia masih terus bergulir.

Bahkan, beberapa kalangan melihat kesamaan dengan dua momen bersejarah ketika presiden RI hampir atau benar-benar membubarkan DPR. Apakah sejarah tersebut akan terulang?

Melansir dari Kompas.com, aksi demo ini sudah mulai terlihat sejak pukul 15.00 WIB, dan semakin memuncak seiring dengan waktu.

Baca juga: Alasan NasDem Mutasi Ahmad Sahroni dari Komisi III DPR: Bukan karena Ucapan "Orang Tolol Sedunia"

Para pengunjuk rasa datang dari berbagai elemen masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah dan DPR.

Bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga terkait dengan ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan politik dan sosial yang dinilai merugikan rakyat.

Namun, kericuhan yang terjadi di depan gedung DPR ini bukanlah kejadian pertama yang memperlihatkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif Indonesia.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami dua peristiwa penting yang melibatkan upaya pembubaran DPR oleh presiden.

Dua momen tersebut melibatkan dua presiden berbeda, yakni Soekarno pada 1960 dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 2001.

Soekarno: Pembubaran DPR dan Lahirnya DPR Gotong Royong

Dilansir dari Kompas, (31/8/2024),  pada tahun 1960, Presiden Soekarno mengambil langkah dramatis dengan membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Baca juga: Gaji Anggota DPR RI 30 Kali Lipat Dibanding Buruh, Said Iqbal Saat Demo: Sakit Rasanya Hati Rakyat!

Pembubaran ini terjadi setelah DPR menolak anggaran RAPBN 1961 yang diajukan pemerintah.

Soekarno menilai, DPR tidak dapat mendukung agenda besar yang ia jalankan, yaitu penerapan Demokrasi Terpimpin, yang mengutamakan kepemimpinan presiden sebagai pusat kekuasaan.

Salah satu bagian penting dari Dekrit Presiden 1960 adalah pembubaran konstituante dan DPR hasil Pemilu 1955, dengan syarat baru.