Budi Gunawan Dicopot dari Menko Polkam, Ekses Gelombang Demo?

“Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua kan bagian dari evaluasinya menyeluruh,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

SERAMBINEWS.COM – Dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025, Budi Gunawan resmi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Status Penggantian
Pengganti Budi Gunawan: Belum diumumkan secara resmi oleh Istana.

Dalam konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keputusan reshuffle dilakukan berdasarkan evaluasi dan masukan yang diterima Presiden secara berkelanjutan.

Latar Belakang Budi Gunawan

Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Diangkat sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Prabowo pada awal masa jabatan kabinet 2024–2029.

Spekulasi Pengganti
Meski belum diumumkan, sejumlah nama disebut-sebut berpotensi menggantikan posisi tersebut, termasuk tokoh-tokoh berlatar belakang militer dan hukum.

Namun, belum ada konfirmasi resmi.

Baca juga: Gantikan Sri Mulyani Jadi Menkeu, Harta Kekayaan Purbaya Tercatat Rp 39,21 Miliar

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pergantian Menko Polkam Budi Gunawan tidak terkait dengan kerusuhan demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

Ia menyebut reshuffle merupakan hasil evaluasi menyeluruh Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua kan bagian dari evaluasinya menyeluruh,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Ia menambahkan bahwa hingga kini Prabowo belum menunjuk pengganti definitif untuk posisi Menko Polkam.

“Pertama berkenaan dengan posisi menko polkam untuk sementara waktu memang bapak presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan di menko polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo meminta publik menunggu pengumuman resmi soal siapa pejabat yang akan ditunjuk.