5 PR Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa Usai Dilantik: Pajak, Utang Hingga Gaji Wamen Rangkap Jabatan

Ia menyarankan Yudhi melakukan renegosiasi dan restrukturisasi utang dengan cara yang lebih kreatif, sehingga beban bunga utang yang mencapai Rp800 triliun per tahun tidak terus membengkak.

"Berikutnya lagi adalah soal utang. Nah, soal utang ini coba lakukan inovasi untuk melakukan renegosiasi restrukturisasi utang. Utang itu bisa ditukar dengan berbagai program yang bermanfaat buat masyarakat." kata Bhima.

"Jadi, banyak cara-cara inovatif sehingga kita enggak bayar Rp 800 triliun per tahunnya, beban bunga utang. Tahun depan kan akan lebih berat lagi beban bunga utangnya," terangnya.

Baca juga: Perbandingan Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa vs Sri Mulyani, Menkeu Baru Ternyata Tak Punya Utang

Keempat, terkait isu rangkap jabatan wakil menteri.

Bhima secara khusus meminta Purbaya mengevaluasi Wamenkeu yang juga merangkap jabatan di BUMN dan masih menerima gaji atau bonus (tantiem).

Ia menilai hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Yang berikutnya adalah kita mohon agar wakil menteri terutama Wamenkeu yang ada di lingkaran Kemenkeu yang rangkap jabatan yang masih mendapatkan gaji tantiem (bentuk penghargaan atau bonus tahunan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris) itu dari BUMN itu enggak boleh."

"Karena ini juga masalah soal rangkap jabatan dan juga menunjukkan adanya profesionalitas dan jangan ada konflik kepentingan," terang Bhima.

Terakhir, Bhima menilai Purbaya harus menjadi "rem" dalam penyusunan RAPBN 2026.

Ia menekankan pentingnya rasionalisasi anggaran agar stabilitas fiskal tetap terjaga dan tidak membebani masyarakat.

Menkeu harus bisa memberikan masukan kepada Presiden terkait kondisi fiskal yang ada.

"Fungsi dari Menteri Keuangan ini menjadi rem bukan ikut ngegas. Dia bisa memberikan informasi buat Pak Prabowo, 'Pak, ini kondisi fiskal lagi enggak oke, kondisi utang lagi berat, pajaknya juga kalau tidak ada kenaikan basis pajak baru, maka yang kena adalah konsumsi dan masyarakat di dalam negeri." jelas Bhima.

"Jadi, tolong rancangan APBN ini betul-betul mendorong stabilitas dan juga penguatan daya beli industri dalam negeri dan konsumsi atau masyarakat domestik," pungkasnya.

Sri Mulyani sampaikan salam perpisahan

Purbaya Yudhi Sadewa dan Sri Mulyani Indrawati telah melakukan serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

Dalam acara tersebut, Sri Mulyani Indrawati secara resmi pamit dari jabatannya.