Presiden dan PM Nepal Mundur di Tengah Demonstrasi, Apa Dampaknya?

Mengacu konstitusi Nepal, jabatan presiden dapat kosong jika terjadi hal-hal tersebut:

• Presiden mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada wakil presiden
• Ada usulan pemakzulan terhadap presiden
• Masa jabatan presiden berakhir
• Presiden meninggal dunia.

Baca juga: Update Demo Gen Z di Nepal: 22 Orang Tewas, 900 Tahanan Kabur Usai Penjara Diserbu

Jika kondisi itu terjadi, konstitusi menyatakan bahwa fungsi yang akan dilakukan oleh presiden selanjutnya akan dilimpahkan ke wakil presiden.

Pengunduran diri presiden dan perdana menteri Nepal dalam krisis politik telah mengalihkan fokus ke parlemen dan partai politik untuk membentuk pemerintahan baru.

Kebangkitan Balendra Shah (Balen)

Mundurnya presiden dan perdana menteri telah memicu gejolak politik besar di Nepal.

Kini, fokus utama beralih ke parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Dengan 275 anggota, parlemen membutuhkan 138 kursi untuk mencapai mayoritas.

Partai oposisi seperti Kongres Nepal dan Pusat Maois berpotensi mengajukan klaim.

Namun, perpecahan internal di antara mereka bisa memperumit situasi. Di sisi lain,

Partai Rastriya Swatantra (RSP), yang didukung oleh kaum muda, mungkin saja muncul sebagai kekuatan baru.

Di tengah ketidakpastian ini, semua mata tertuju pada Balendra Shah atau Balen.

Menurut Times of India, Rapper sekaligus Wali Kota Kathmandu tersebut menjadi simbol perubahan bagi banyak pihak.

Baca juga: Istri Mantan Perdana Menteri Nepal Tewas usai Rumahnya Dibakar Demonstran

Dengan popularitasnya yang meroket, Balen disebut-sebut sebagai calon potensial untuk diusung menjadi perdana menteri.

Meskipun demikian, para analis mengingatkan bahwa memimpin sebuah negara yang terpecah belah jauh berbeda dengan memimpin sebuah kota.

Berikut rincian komposisi parlemen Nepal:

• Kongres Nepal: 89 kursi
• CPN-UML: 78 kursi
• Pusat Maois: 32 kursi
• Partai Rastriya Swatantra (RSP): 21 kursi
• Lainnya: 10+ kursi

Penyebab kerusuhan dan tuntutan Gen Z

Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh ini dipicu oleh keputusan pemerintah Nepal yang melarang media sosial.