Heboh! 15 Ribu WNA di Bali Jadi Peserta BPJS Kesehatan, Emang Boleh? Ternyata Begini Aturannya

SERAMBINEWS.COM - Media sosial Instagram tengah dihebohkan dengan unggahan akun Lambe Turah yang menampilkan tangkapan layar sebuah berita berisi informasi bahwa sebanyak 15 ribu Warga Negara Asing (WNA) di Bali terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Di kolom komentar, banyak warganet mempertanyakan apakah WNA memang boleh mendapatkan BPJS Kesehatan. Sebagian lainnya menyoroti masih banyak rakyat Indonesia yang belum terdaftar, namun kesempatan justru diberikan kepada WNA.

Unggahan akun gosip dengan lebih dari 12 juta pengikut itu pun langsung memicu perdebatan publik, benarkah bule bisa ikut ditanggung BPJS Kesehatan dan siapa saja sebenarnya yang berhak menjadi peserta program JKN-KIS ini?

Semua Penduduk Indonesia Wajib Jadi Peserta JKN-KIS

Dikutip Serambinews.com dari Buku Panduan Layanan bagi Peserta JKN KIS, Sabtu (13/9/2025), disebutkan bahwa semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Ketentuan ini juga mencakup orang asing yang telah bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Syaratnya, mereka harus mendaftar atau didaftarkan oleh perusahaan tempat bekerja serta membayar iuran sesuai ketentuan.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Bertahap Tahun Depan, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Peserta JKN-KIS Terbagi Beberapa Kelompok

Peserta Jaminan Kesehatan terbagi menjadi dua kelompok besar:

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Bukan PBI Jaminan Kesehatan

Terdiri dari:

• Pekerja Penerima Upah (PPU), baik penyelenggara negara (PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga perangkat desa) maupun non-penyelenggara negara seperti pekerja BUMN, BUMD, dan swasta beserta keluarganya.
• Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri, yakni masyarakat yang bekerja di luar hubungan kerja formal.
• Bukan Pekerja (BP) seperti veteran, perintis kemerdekaan, penerima pensiun, hingga investor atau pemberi kerja yang mampu membayar iuran secara mandiri.

Baca juga: BPJS Kesehatan Pastikan Akses Layanan JKN Tetap Terbuka Selama Libur Lebaran 2025

Hak dan Kewajiban Peserta

• Sebagai peserta JKN-KIS, baik WNI maupun WNA yang memenuhi syarat memiliki hak dan kewajiban yang sama, di antaranya:
• Menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) saat mendaftar.
• Mendapatkan identitas sebagai peserta JKN-KIS.
• Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
• Mendapatkan perlindungan data pribadi.
• Membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadi, Emang Boleh Bule Ikut BPJS Kesehatan?

Jawabannya: boleh, dengan syarat tertentu.

WNA yang sudah bekerja di Indonesia minimal enam bulan, terdaftar resmi, serta membayar iuran BPJS Kesehatan berhak menjadi peserta JKN-KIS.

Artinya, mereka tidak ditanggung gratis oleh pemerintah, melainkan ikut membayar kewajiban iuran sebagaimana peserta lainnya.

Benarkah 15 Ribu WNA di Bali Terdaftar BPJS Kesehatan?

Penulusuran Serambinews.com, memang benar sebanyak 15 ribu WNA di Bali terdaftar sebagai pengguna BPJS Kesehatan.

Kabar tersebut bahkan dimuat di Kompas.com, yang menyebutkan BPJS Kesehatan mencatat, sekitar 15.000 warga negara asing (WNA) terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bali.  

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 7.000 orang yang masih berstatus aktif, sementara sisanya tercatat sebagai peserta tidak aktif.  

“Aslinya ada sekitar 15.000 orang, tapi hanya tujuh ribu yang aktif,” ujar Asisten Deputi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI Bali dan Nusa Tenggara, Endang Triana Simanjuntak, dikutip dari Antara, Jumat (12/9/2025).

Menurut Endang, hal itu umumnya disebabkan tunggakan iuran karena para WNA tersebut sudah tidak lagi tinggal di Indonesia atau kembali ke negara asal.  

Ia menjelaskan, rata-rata klaim JKN untuk peserta WNA diajukan untuk perawatan akibat kecelakaan lalu lintas.

Biaya klaim ini disebut cukup membebani anggaran, karena nominal layanan kesehatan yang ditanggung tidak sebanding dengan iuran yang dibayarkan, terutama mengingat durasi tinggal WNA di Indonesia cenderung singkat. 

Lantas, kenapa WNA bisa terdaftar BPJS Kesehatan?

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, setiap orang wajib menjadi peserta, termasuk warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia dengan masa kerja paling singkat enam bulan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  

"Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, yang wajib menjadi peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing/WNA yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (12/9/2025).  

Selain itu, Rizzky menyampaikan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh WNA untuk dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, meliputi:  

• Memiliki paspor yang masih berlaku
• Memiliki surat izin kerja yang diterbitkan instansi berwenang  
• Memiliki izin tinggal resmi, berupa KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap). 

Pendaftaran bisa dilakukan dengan cara datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan atau melalui online menggunakan aplikasi JKN Mobile.  

Dikutip dari Antara, jumlah fasilitas kesehatan di Bali yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hingga 1 Juni 2025 tercatat sebanyak:  636 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 80 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), 125 apotek kronis dan program rujuk balik 15 laboratorium 29 optik. 

Sepanjang 2024, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mencapai 6,3 juta orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 5,27 juta orang.

Namun, data tersebut tidak merinci jumlah pekerja asing maupun investor asing yang berada di Bali. 

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan secara nasional telah mencapai Rp 47 triliun pada Maret 2025.  

Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 43,4 triliun. 

(Serambinews.com/Firdha Ustin)