Pidato Pertama Sushila Karki Usai Dilantik Jadi PM Nepal yang Baru : Saatnya Kita Bersatu

Karki mengakui bahwa dirinya tidak berniat memimpin, namun namanya “muncul dari gelombang aspirasi rakyat”.

Editor: Faisal Zamzami
Tangkap layar YouTube The Indian Express
SUSHILA KARKI - Gambar dari tangkapan layar YouTube The Indian Express pada Jumat (12/9/2025) menampilkan Mantan Ketua Mahkamah Agung dan aktivis antikorupsi, Sushila Karki. 

SERAMBINEWS.COM - Pada hari Minggu (15/9/2025) melalui pidato pertamanya sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Nepal yang baru, Sushila Karki, menyerukan sesama warga untuk kembali bersatu membangun kembali negara setelah melalui masa demonstrasi yang menelan sejumlah korban jiwa.

Adapun melalui data terbaru yang dilansir dari Kementerian Kesehatan dan Kependudukan Nepal melalui Reuters, protes kekerasan terhadap korupsi di Nepal telas menewaskan setidaknya 72 orang serta melukai ratusan lainnya.

Pidato pada hari Minggu ini sekaligus menjadi pernyataan publik pertamanya sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Sementara negara yang berada di dataran Himalaya tersebut pada Jumat  lalu (12/9/2025).

 
Melalui pidato pertamanya sebagai PM sementara tersebut, Karki menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat di Nepal harus mendengarkan aspirasi warga muda.

“Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran Generasi Z,” ujar mantan Ketua Hakim Agung berusia 73 tahun tersebut.

Adapun pemikiran Gen Z yang disebut Karki merujuk pada generasi yang memimpin gelombang protes anti-korupsi di Nepal belakangan ini.

“Tuntutan mereka adalah berakhirnya korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan ekonomi,” tambahnya.

Karki mengakui bahwa dirinya tidak berniat memimpin, namun namanya “muncul dari gelombang aspirasi rakyat”.

 
Ia diangkat setelah negosiasi selama beberapa hari antara pemimpin protes, Ramchandra Paudel, dan Panglima Militer Nepal, Ashok Raj Sigdel. 

Baca juga: Cadas! Demo Fenomenal di Nepal Ternyata Dipicu Pidato Seorang Siswa SMA

Pada Jumat malam, Paudel mengumumkan penunjukannya sekaligus membubarkan parlemen dan menetapkan pemilu pada 5 Maret 2026.

“Kami tidak akan bertahan lebih dari enam bulan dalam situasi apa pun. Kami akan menyelesaikan tugas dan berjanji menyerahkan kekuasaan kepada parlemen serta menteri berikutnya,” tegas Karki.

Melalui pidato yang ditayangkan di stasiun televisi nasional Nepal tersebut, Karki juga mengaka masyarakat yang hadir untuk mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang korban tewas dalam protes.

Ia juga berjanji memberikan kompensasi sebesar 1 juta rupee (sekitar Rp178 juta) kepada keluarga setiap korban yang tewas akibat tindakan polisi.

Adapun jatuhnya sejumlah korban tewas ini terjadi menyusul kerusuhan terparah dalam beberapa dekade terakhir di Nepal.

Kerusuhan ini sendiri dipicu oleh larangan sementara terhadap penggunaan media sosial di Nepal.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved